Minggu, 08 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Honor PPK di Pilkada 2020 Naik Jadi Rp 2,2 Juta

22 Oktober 2019, 16: 54: 54 WIB | editor : Wijayanto

Nafila Astri

Nafila Astri (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA - Honor pegawai ad hoc saat pilkada bakal naik. Ini esuai dengan surat Kementerian Keuangan nomor S-735/MK.02/2019. Padahal, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani dengan besaran honor yang lebih sedikit.

Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan, Data, Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Nafila Astri mengatakan, kenaikan honor ad hoc tersebut berkaitan dengan upah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Awalnya, upah PPK di Kota Surabaya sebesar Rp 1,8 juta. Namun, dengan adanya surat kemenkeu terbaru, honor tersebut naik menjadi Rp 2,2 juta.

Padahal, pada NPHD yang telah disahkan oleh Pemkot Surabaya, honor PPK tercantum Rp 1,8 juta. Jika KPU harus menggaji PPK dengan ketentuan yang baru, maka NPHD sebanyak Rp 84,637 miliar tidak mencukupi. "Selisihnya sekitar Rp 7 miliar. Tapi itu kurang lebih. Nanti akan kami hitung ulang," ujar Nafila.

Nafila melanjutkan, permasalahan ini muncul lantaran KPU Surabaya tidak mengetahui surat kemenkeu tertanggal 7 Oktober 2019 tersebut. Padahal, NPHD sudah didesak untuk disahkan pada tanggal yang sama. Akibatnya, honor ad hoc belum disesuaikan

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Mochamad Machmud menyarankan agar KPU Surabaya dan Pemkot Surabaya berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini untuk memastikan apakah NPHD masih dapat disesuaikan atau tidak. Pasalnya, hingga saat ini mereka masih belum menemukan celah untuk melakukan revisi NPHD tersebut.

"Menurut info, tidak bisa diubah lagi. Karena yang bisa diubah itu jika calon itu ada enam, padahal estimasinya lima. Solusi lain, kita sarankan mereka agar konsultasi ke kemenkeu dan kemendagri," katanya. (rmt/rek)

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia