Kamis, 14 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan, Bambang Haryo: Jangan Ditunda!

20 Oktober 2019, 20: 05: 49 WIB | editor : Wijayanto

Bambang Haryo Soekartono

Bambang Haryo Soekartono (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA - Pemerintah akan menaikkan tarif angkutan penyeberangan sebesar 28 persen. Untuk memuluskan skema itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuat uji publik untuk segera memberlakukan kebijakan tersebut.

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 Bambang Haryo Soekartono mengatakan, jika kenaikan rata-rata 28 persen itu tidak sesuai dengan kesepakatan dengan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), yakni 38 persen.

Menurutnya, angka tersebut masih di bawah kebutuhan operator penyeberangan yang menggunakan asumsi utilisasi operasi kapal 70 persen.

“Padahal, kondisi riil utilisasi kapal saat ini hanya 55 persen, sehingga kenaikan tarif seharusnya minimal 50 persen. Gapasdap rupanya mengalah tetapi mereka minta kenaikannya jangan dicicil. Kalau pun bertahap maka tahap pertama harus signifikan,” jelasnya belum lama ini.

Untuk diketahui, tarif angkutan penyeberangan di Indonesia adalah yang terendah di seluruh dunia, bahkan di Asia Tenggara. Indonesia mematok tarif harga berkisar Rp 700 per mil, sedangkan di Filipina sekitar Rp 4.000 per mil dan di Thailand sekitar Rp 3.500 per mil.

“Total biaya operasional kapal di seluruh negara relatif sama dengan di Indonesia yang mengacu pada komponen nilai mata uang asing (dollar), maka tarif di Indonesia cenderung mengakibatkan iklim usaha angkutan penyeberangan menjadi tidak kondusif,” ujar Bambang Haryo yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Gapasdap ini.

Bambang Haryo yang pernah mendapat penghargaan terapresiatif 2019 dari media parlemen ini mengklaim usaha penyeberangan saat ini berdarah-darah dan hanya bertahan hidup.

“Banyak perusahaan yang kesulitan keuangan, tidak sanggup membayar gaji berbulan-bulan dan mencicil tagihan. Ini akibat pemerintah kurang perhatian, termasuk menunda-nunda kenaikan tarif,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah tidak seharusnya mempolitisasi tarif angkutan penyeberangan dengan menunda lagi kenaikannya.

Apabila ditunda, pemerintah dianggap mempertaruhkan keselamatan nyawa publik dan harus bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan.

Dia juga meminta agar kenaikan tarif sesuai dengan kesepakatan dengan Gapasdap, yakni minimal 38 persen, dan tidak dinaikkan secara bertahap atau dicicil.

“Keselamatan publik tidak bisa ditawar-tawar atau dicicil, Jangan pertaruhkan nyawa publik dengan kepentingan politik,” tegas Bambang. (*)

(sb/rul/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia