Kamis, 14 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Maju Pilwali 2020, Calon Independen Harus Kumpulkan 136 Ribu KTP

18 Oktober 2019, 13: 13: 48 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (DOK/JPNN)

Share this      

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah mendatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada Surabaya 2020 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya pada 7 Oktober lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya pun segera melakukan sosialisasi syarat-syarat calon wali kota dan wakil wali kota perseorangan atau independen.

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi mengatakan bahwa pendaftaran calon independen akan dibuka pada 11 Desember 2019. Seorang calon independen wajib memenuhi syarat dukungan minimal berupa 136 ribu fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). Atau 6,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu terakhir.

Berdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, syarat dukungan calon perseorangan 6,5 persen sampai 10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Calon perseorangan untuk bupati/wali kota besarannya 10 persen untuk DPT hingga 250 ribu jiwa.

Kemudian 8,5 persen untuk DPT 250 ribu sampai 500 ribu, 7,5 persen untuk DPT antara 500 ribu sampai 1 juta, dan 6,5 persen untuk DPT di atas 1 juta. "Pada Pemilu 2019, jumlah DPT Kota Surabaya adalah 2,1 juta pemilih," ujar Nur Syamsi.

Syarat kartu tanda penduduk (KTP) pada pilkada serentak yang lalu, pemilih harus masuk dalam DPT. Namun, pada pilkada serentak 2020 tidak harus masuk DPT.

"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terakhir pada 2017 menyebut, pemilih baru yang telah memenuhi syarat umur 17 tahun yang belum masuk DPT bisa menjadi salah satu syarat dukungan bagi cawali independen," jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bakesbangpol Surabaya Eddy Christijanto saat ditemui Radar Surabaya mengatakan, berdasarkan pembahasan bersama, disepakati anggaran yang dikeluarkan Pemkot Surabaya untuk pilwali mencapai Rp 84,637 miliar. Pada tahun anggaran 2019, KPU mengajukan termin pertama Rp 1,396 miliar.

"Sebab, KPU mau adakan sosialisasi pendaftaran calon independen," katanya. Menurut dia, anggaran sisa baik dari KPU maupun Bawaslu akan dikembalikan ke kas negara. (rmt/rek)

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia