Kamis, 14 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Mulai Hari Ini, Semua Produk Wajib Bersertifikat Halal

17 Oktober 2019, 16: 06: 33 WIB | editor : Wijayanto

HALAL: Jajaran produk makanan dan minuman di salah satu swalayan yang kini harus bersertifikasi halal dari Kementerian Agama.

HALAL: Jajaran produk makanan dan minuman di salah satu swalayan yang kini harus bersertifikasi halal dari Kementerian Agama. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan seluruh produk di Indonesia memiliki sertifikat halal mulai 17 Oktober 2019.

Hal itu diatur berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal," demikian tertulis dalam Pasal 4 UU JPH.

Dalam beleid juga tercantum, bahan yang digunakan dalam Proses Produk Halal (PPH) terdiri atas, bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan tersebut berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau proses rekayasa genetik. Seluruhnya wajib halal sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. Juga menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.

Terkait UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dikeluarkan BPJPH, Direktur Kadin Institute Jatim Jamhadi menyebut jika pihaknya menyambut positif atas dikeluarkannya undang-undang tersebut. Menurutnya, BPJPH yang berada di bawah Kementerian Agama sangat memperhatikan nilai-nilai keislaman.

“Meski lebih dari 93 persen penduduk Indonesia menganut agama Islam namun Kemenag tentu harus melihat sisanya yang tidak beragama Islam. Dengan kata lain, mengakomodir kebutuhan penduduk Indonesia yang tidak beragama Islam, yang tidak mewajibkan konsumsi produk halal,” terangnya saat dihubungi, Rabu (16/10).

Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan keanekaragaman Indonesia mulai dari budaya hingga agama, sudah sepatutnya pemerintah memberi ruang yang sama untuk menjalankan syariatnya masing-masing.

Di samping itu, hadirnya undang-undang yang mulai diberlakukan hari ini (17/10), dapat mendorong perekeonomian Indonesia, khususnya dari sektor pariwisata. Belum lama ini Indonesia telah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal atau halal tourism terbaik dunia oleh standar Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019. 

“Nantinya Indonesia dapat terus progresif dalam mengembangkan halal tourism karena kita tahu produk-produk halal dipercaya lebih aman dan tentunya menyehatkan jika dikonsumsi,” pungkas Jamhadi. (rul/nur)

(sb/rul/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia