Sabtu, 25 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Rebut Aset, Pemkot Gandeng KPK untuk Supervisi

15 Oktober 2019, 15: 16: 31 WIB | editor : Wijayanto

TINJAU LOKASI: Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama perwakilan pejabat Pemkot Surabaya meninjau lokasi aset yang bermasalah di SDN Ketabang I/288, Jalan Ambengan, Surabaya.

TINJAU LOKASI: Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama perwakilan pejabat Pemkot Surabaya meninjau lokasi aset yang bermasalah di SDN Ketabang I/288, Jalan Ambengan, Surabaya. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Pengembalian aset pemkot memang gencar dilakukan sejak masa kepemimpinan Risma. Kini, pemkot menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi aset.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menemui Wali Kota Risma di Balai Kota. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Setelah mengadakan pertemuan, Basaria langsung meninjau dua lokasi aset pemkot di Jalan Pemuda 17 dan SDN Ketabang I/288.

Basaria mengatakan, KPK turun membantu Pemkot Surabaya dalam rangka pembenahan aset. Semua aset pemkot akan dibuatkan sertifikat. Dia melihat betapa banyak aset Pemkot Surabaya. Hanya saja, aset-aset itu juga punya banyak masalah. "Maka, kita cari solusi terbaik agar seluruh aset pemkot bisa terdata dan tanah-tanah bisa disertifikasi. Itu yang paling utama," tegasnya.

Tidak hanya di Surabaya, menurut dia, KPK juga turun langsung untuk pembenahan aset di kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia. "Kami sedang  lakukan pembenahan aset," imbuhnya.

Menurut Basaria, perkara aset yang dihadapi Pemkot Surabaya saat ini ada yang di tangani kepolisian dan ada yang ditangani kejaksaan. Salah satunya SDN Ketabang. "Sekolah itu tahun 70-an sudah ada, tapi mendadak ada yang mengakui punya sertifikat HGB," katanya.

Selain itu, KPK juga mengawal proses hukum yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk merebut asetnya. KPK pun berkoordinasi dengan kejaksaan, kepolisian, dan BPN. Basaria menegaskan, apabila ada aset pemkot lepas, maka pihaknya akan menganalisis dahulu. Tidak langsung dikatakan sebagai korupsi. "Ini spesifik. Kita harus lihat dulu alas haknya apa, bukan berarti langsung korupsi," tegasnya.

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia