Senin, 18 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Administrasi Tidak Lengkap, 352 TKI Dicegat Imigrasi di Bandara Juanda

14 Oktober 2019, 17: 57: 05 WIB | editor : Wijayanto

IMIGRASI: Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Juanda, Tatang Suheryadin (kanan) saat memantau pemeriksaan penumpang di Bandara Internasion

IMIGRASI: Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Juanda, Tatang Suheryadin (kanan) saat memantau pemeriksaan penumpang di Bandara Internasional Juanda. (HENDRIK MUCHLISON/RADAR SURABAYA)

Share this      

SIDOARJO - Sebanyak 352 calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dicegat keberangkatannya oleh petugas Imigrasi Juanda. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalananan karena diduga sebagai TKI non prosedural karena tidak memiliki kelengkapan administrasi.

Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Juanda Tatang Suheryadin menyebutkan angka itu dicatat mulai Januari sampai dengan Oktober 2019. "Meningkat drastic dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 68 orang," sebut pria asal Jawa Barat itu.

Tatang menyebutkan, memang setiap calon TKI yang hendak ke luar negeri harus memiliki sejumlah kelengkapan administrasi. Dasar kelengkapan itu lah, yang menjadi indikator pemeriksaan kepada calon TKI yang hendak terbang melalui Bandara Internasional Juanda.

Seperti memiliki surat rekomendasi dari Disnaker, memiliki return tiket, dan paspor yang berlaku lebih dari 6 bulan. "Kalau tidak lengkap satu saja, tidak bisa berangkat," imbuh Tatang.

Sejumlah TKI non prosedural yang berhasil dicegah juga berasal dari berbagai daerah. Mulai dari paspor terbitan Jawa Timur seperti Surabaya, Ponorogo, Sumenep, hingga Malang.

Biasanya para TKI yang diduga non prosedural itu akan dikoordinasikan lagi dengan pihak terkait seperti Disnaker. Mereka bisa mengurus lagi kelengkapanya. Tentunya jika sudah lengkap semua prosedur, pasti akan bisa berangkat ke negara tujuan. Kemudian, dari sejumlah calon TKI non prosedural yang dicegat, kebanyakan hendak menuju negara Malaysia dan Hongkong. "Kami tidak mempersulit, tapi harus melengkapi persyaratan yang ada," imbuhnya.

Tatang juga menduga, peningkatan jumlah TKI non prosedural yang berhasil dicegat juga disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya karena pemeriksaan di sejumlah Tempat Pemberangkatan Imigrasi (TPI) di Indonesia diperketat.

Hal itu memang sengaja dilakukan untuk mencegah warga Indonesia yang berpotensi terlibat perdagangan manusia dengan modus kawin kontrak yang kian marak. "Kami akan terus meningkatkan pengawasan, saya harap masyarakat yang ingin bekerja keluar negeri harus memenuhi prosedur yang ada," tandasnya. (son/nis)

(sb/son/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia