Kamis, 14 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Operasional Tol Laut Perlu Pengawasan Interdepartemen

11 Oktober 2019, 18: 00: 31 WIB | editor : Wijayanto

Raja Oloan Saut Gurning

Raja Oloan Saut Gurning (NET)

Share this      

SURABAYA - Tol laut yang menjadi salah satu program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pembangunan poros maritim hingga saat ini masih perlu banyak pembenahan. Di antaranya perlu ada pengawasan interdepartemen. Hal tersebut diungkapkan Raja Oloan Saut Gurning, pengamt maritim dari Institut Teknologi 10 November (ITS).

Ia mengungkap, selama ini pengawasan tak cukup jika hanya melibatkan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Perlu ada peran dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), pemerintah daerah (pemda), BUMN pelaksana, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” ucapnya.

Pasalnya, dari harapan awal yang ingin memudahkan pengiriman barang hingga ke daerah terpencil atau remote area, ternyata realisasinya masih jauh dari harapan. “Padahal kalau ada tol laut, kapal yang mengangkut jadi banyak, dan mampu menjamin ketersediaan barang, khususnya wilayah Indonesia Timur. Tapi kenyataannya hanya sebagian yang merasakan manfaat tol laut,” kata Saut.

Selain itu, tidak adanya transparansi dan pengawasan lebih lanjut membuat rekomendasi dan slot container rawan diperjualbelikan.

Ditambah, ada ketimpangan harga antara perusahaan pelayaran dan perusahaan ekspedisi. Bahkan perbedaannya bisa mencapai 50 persen. “Tol laut sendiri kan tujuannya mulia. Direncanakan agar pergerakan roda perekonomian dapat merata. Tapi memang perlu pengawasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait,” tegasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, peran pemda dirasa penting, mengingat dalam pelaksanaannya perlu rekomendasi tentang jumlah slot dan jenis komoditas. “Sekarang ini sistemnya tidak ada seleksi komoditas. Kadang komoditas beras justru dikalahkan oleh komoditas non beras seperti elektronik, garmen, dan lainnya. Di sinilah Pemda dapat turun tangan langsung untuk menentukan jenis komoditas apa saja yang menjadi prioritas tol laut,” jelas Saut.

Sementara itu menurut Staf Ahli Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jatim Jamhadi, pihaknya juga sependapat dengan pengevaluasian program tol laut. “Evaluasi ini juga sebagai penguat tujuan awal manfaat tol laut serta mengefektifkan dana subsidi yang telah digelontorkan untuk tol laut,” ucapnya. (rul/nur)

(sb/rul/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia