Sabtu, 14 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Dinkes Surabaya Jamin Peserta PBI JKN-KIS dengan SKM

09 Oktober 2019, 03: 00: 27 WIB | editor : Wijayanto

BELU M DISOSIALISASIKAN: Direktur Utama Rumah Sakit PHC Surabaya, Agus Ahmadi.

BELU M DISOSIALISASIKAN: Direktur Utama Rumah Sakit PHC Surabaya, Agus Ahmadi. (ISMAUL CHOIRIYAH/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menonaktifkan 76 ribu kepesertaan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan per 1 Oktober. Sebagai jaminan masyarakat untuk berobat, Pemkot melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyampaikan untuk tetap menanggung biaya berobat pasien dengan membawa Surat Keterangan Miskin (SKM) untuk dibawa selama berobat ke rumah sakit. SKM itu berfungsi sebagai pengganti kartu PBI yang telah non aktif. 

Sejauh ini, sebanyak 53 ribu penerima PBI BPJS yang ditanggung pemerintah pusat dan 23 ribu peserta PBI yang di tanggung APBD di Surabaya dinonaktifkan.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan(Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita dalam rapat pertemuan di DPRD Kota Senin lalu mengatakan, SKM ini bisa dipakai di semua rumah sakit di Surabaya. Baik rumah sakit pemerintah hingga rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS. "Masyarakat bisa mengurus ini ke kantor Kelurahan setempat," jelasnya. 

Penonaktifan kartu JKN-KIS PBI itu dilakukan sejak Agustus 2019. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Republik Indonesia Nomor 8/HUK/2019 tentang Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Tahun 2019.

Dikonfirmasi lebih lanjut, mengenai apakah pihaknya telah mengkomunikasikan dengan rumah sakit terkait keputusan ini, Fenny menolak memberikan keterangan. Malah, ia menyampaikan bahwa bahwa kewajiban sosialisasi adalah kewajiban BPJS Kota Surabaya. 

Keputusan sepihak yang diberlakukan oleh pemerintah kota ini menimbulkan tanda tanya dari pihak rumah sakit. Pasalnya, saat keputusan dibuat, pihaknya tidak memberikan keterangan atau sosialisasi terlebih dahulu kepada pihak rumah sakit. Sehingga belum ada kejelasan terkait prosedur pembayaran dan pengurusan.

Seperti disampaikan oleh Direktur Utama Rumah Sakit PHC Surabaya, Agus Ahmadi. Ia menyampaikan, hingga pemberitaan keluar, pihaknya belum dihubungi oleh pemerintah terkait keputusan tersebut. Ia menyarankan sebaiknya Dinkes Surabaya mengumpulkan terlebih dahulu rumah sakit-rumah sakit melalui Persi (Perkumpulan Rumah Sakit Indonesia) Surabaya terkait keputusan ini.

 "Harusnya pemkot ngajak kerjasama lah dengan rumah sakit di wilayah kerjanya. Aku pakai SKM ya, terimo en nanti kasihkan ke aku, ini belum ada. Manajemen gak bisa seperti itu, harusnya ada kerjasama dari dinkes le seluruh rumah sakit pemerintah dan swasta, harus ada hitam diatas putih," Ujarnya. 

Hal ini, tentu sebagai upaya untuk mengantisipasi pasien yang membawa SKM ditolak berobat di rumah sakit. "SKM yang seperti apa kan juga belum jelas. Apakah yang dikeluarkan oleh RT atau  kelurahan," Paparnya. 

Meski begitu, pihaknya akan tetap menerima pasien PBI non aktif BPJS yang membawa SKM. Karena prinsip rumah sakitnya tidak pernah menolak pasien. Sejauh ini, 60 persen pasien rawat inap di RS PHC sebanyak 60 persen. 

Kepala BPJS KCP Surabaya, Herman Dinata Miharja menyampaikan, untuk klaim dan sebagainya, pihaknya juga menyerahkan kepada rumah sakit dan langsung kepada pemerintah. Herman menyampaikan, sejauh ini banyak masyarakat yang datang ke kanyor untuk meminta keterangan. "Ini keputusannya kementerian pusat, kami hanya melaksanakan saja," pungkasnya. (ism/rak)

(sb/is/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia