Jumat, 18 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Tatib Belum Diverifikasi, Penetapan AKD DPRD Jatim Molor

09 Oktober 2019, 02: 04: 23 WIB | editor : Wijayanto

SIDANG PLENO: DPRD Jatim belum bisa menetapkan alat kelengkapan dewan (AKD) karena belum diverifikasinya tatib DPRD.

SIDANG PLENO: DPRD Jatim belum bisa menetapkan alat kelengkapan dewan (AKD) karena belum diverifikasinya tatib DPRD. (MUS PURMADANI/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Jawa Timur (Jatim) kembali tertunda. Berdasarkan jadwal, seharusnya AKD dibentuk melalui Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (7/10) lalu.

Pembentukan AKD molor dari jadwal. Sebelumnya, AKD ditargetkan tuntas 20 September 2019. Dengan molornya jadwal pembentukan AKD tersebut, kinerja dewan pun hingga kini masih terhambat.

Padahal, sejumlah keputusan startegis tengah menanti mereka. Di antaranya, penetapan APBD 2020 yang ditargetkan tuntas 10 November 2019 mendatang. Apabila AKD terbentuk, Nota Keuangan APBD 2020 akan disampaikan Pemerintah Provinsi, Kamis (10/10).

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, menjelaskan penundaan rapat paripurna tersebut akibat belum turunnya verifikasi Tata Tertib (Tatib) DPRD Jatim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Evaluasi Draf Tatib belum turun dari Kemendagri. Padahal, kami jadwalkan hari Jumat turun, namun ternyata belum," kata Kusnadi.

Sebelum diserahkan kepada Kemendagri untuk dilakukan verifikasi, Draf Tatib sebelumnya telah dibahas oleh Pansus Pembentukan Tatib DPRD Jatim. "Pembahasan tersebut telah tuntas pekan lalu," katanya.

Tanpa adanya tatib, pihaknya tak dapat melakukan penyusunan atau pun penetapan AKD. Sebab, Tatib menjadi landasan dewan dalam bekerja sekaligus dasar pembentukan AKD tersebut.

Pihaknya sebelumnya juga telah membuka peluang untuk menyusun AKD dengan menggunakan Tatib sebelumnya, yakni DPRD Jatim periode 2014-2019. "Memang tatib yang lama masih berlaku," katanya.

Namun, tatib lama tersebut mengatur untuk 100 anggota dewan periode 2014-2019, sedangkan periode saat ini anggota dewan mencapai 120 anggota. "Jadi, penempatan AKD melampaui batas maksimal yang diatur dalam tatib lama. Kalau dipaksakan memakai tatib lama akan ada pelanggaran tatib," jelasnya.

Sekali pun demikian, pihaknya optimistis pertengahan pekan ini draf tatib yang telah terverikasi turun. "Selasa kami target turun, kemudian pada Rabu (9/10), AKD bisa ditetapkan," katanya.

Pasca turunnya tatib, pihaknya optimistis pembahasan AKD dalam dilakukan cepat sehingga penetapan AKD tak membutuhkan waktu lama. "Kalau sampai dengan Selesa belum ada jawaban, kami akan bertemu dengan pimpinan dan para ketua Fraksi untuk mendiskusikan langkah yang akan diambil," jelasnya.(mus/rak)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia