Sabtu, 14 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

KPU Surabaya Dipanggil Mendagri NPHD Pilwali Belum Diteken

08 Oktober 2019, 18: 02: 39 WIB | editor : Wijayanto

Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Subairi

Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Subairi (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya memenuhi panggilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (7/10). Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang belum ditandatangani.

"Sebenarnya bukan hanya kami yang dipanggil, tapi KPU se-Indonesia yang belum melaksanakan NPHD," ujar Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Subairi.

Selain KPU Surabaya, Kemendagri juga memanggil Pemkot Surabaya. itu terkait NPHD Pilkada tahun depan. "Sebenarnya kami sudah menyampaikan NPHD sejak Juli. Bahkan, sempat direvisi tiga kali. Sudah selesai semua. Nah, kalau ditanya kenapa hingga saat ini NPHD belum juga diproses, kami tidak tahu," katanya.

Semula KPU Surabaya mengajukan anggaran kepada Pemkot Surabaya sebesar Rp 85,3 miliar. Kemudian pengajuan naik menjadi Rp 124 miliar. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan Rp 118 miliar. "Anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, naiknya anggaran karena naiknya honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dan, naiknya anggaran ini juga berdasarkan usulan KPU RI," tegasnya.

Subairi meyakini belum terlaksananya NPHD itu bukan soal jumlah anggaran. Sebab, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah kota dalam perencanaan anggaran. "Agenda terdekat setelah NPHD adalah sosialisasi pencalonan kepala daerah melalui jalur perseorangan. Sesuai regulasi, tahapannya mulai November 2019," pungkasnya. (mus/rek) 

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia