Jumat, 18 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Pemkab Gresik Targetkan APBD 2020 Rp 3,7 Triliun

08 Oktober 2019, 16: 25: 48 WIB | editor : Wijayanto

PENYAMPAIAN NOTA: Wabup Moh Qosim saat membacakan nota R-APBD 2020 dihadapan anggota DPRD Gresik.

PENYAMPAIAN NOTA: Wabup Moh Qosim saat membacakan nota R-APBD 2020 dihadapan anggota DPRD Gresik. (FAHTIA AINUR ROFQ/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (R-APBD) 2020 dimulai. Kemarin, Wakil Bupati (Wabup) Moh Qosim telah membacakan nota R-APBD 2020 dihadapan anggota DPRD Gresik. Di dalam nota tersebut disebutkan, jika APBD 2020 ditargetkan sebesar Rp 3,7 triliun.

Untuk pendapatan pada APBD 2020 ditargetkan sebesar Rp 3,6 triliun. Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,025 triliun. Dana perimbangan dari pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp 1,8 triliun.

Kemudian, pendapatan dari lain-lain yang sah sebesar Rp 711 miliar, pendapatan dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 333 miliar serta bantuan keuangan dari provinsi sebesar Rp 16 miliar.

“Kebijakan umum anggaran di bidang pendapatan pada tahun 2020 yakni memperbaiki tata kelola pemungutan PAD, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta OPD penghasil,” ujar Wabup Moh Qosim.

Sementara itu, untuk belanja daerah, pemerintah kabupaten menargetkan sebesar Rp 3,7 triliun. Dengan rincian, belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp 1,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 1,2 triliun diantaranya digunakan untuk belanja pegawai. Sisanya, untuk hibah, bansos, bagi hasil desa, bantuan keuangan serta belanja tidak terduga.

Kemudian, untuk belanja langsung direncanakan sebesar Rp 1,8 trilun. Dari jumlah tersebut, Rp 923 miliar digunakan untuk belanda barang dan jasa, untuk belanja modal direncanakan sebesar Rp 825 miliar dan belanja pegawai sebesar Rp 70 miliar.

“Untuk kebijakan umum belanja, pada tahun 2020 kami akan arahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan layanan public. Kemudian, untuk aspirasi masyarakat dan meningkatkan kemandirian desa serta sejumlah kebutuhan lainnya,” ungkap dia. (rof)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia