Jumat, 18 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Tunggu Keppres, Seleksi Pegawai Kontrak Pemprov Batal Digelar 2019

07 Oktober 2019, 17: 22: 13 WIB | editor : Wijayanto

Kepala BKD Jatim Anom Surahno

Kepala BKD Jatim Anom Surahno

Share this      

SURABAYA - Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dipastikan batal tahun ini. Sebab, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menunggu terbitnya dua keputusan presiden (keppres) sebelum melangsungkan seleksi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jatim Anom Surahno mengatakan, ada dua keppres yang ditunggu. Yakni, keppres tentang besaran gaji bukan honorer dan keppres tentang jenjang karir. "Dua keppres itu dibutuhkan untuk menata pegawai honorer setelah diangkat," kata Anom Surahno.

Menurut dia, pemprov menggunakan dua keppres itu sebagai dasar mengatur besaran gaji serta jenjang pangkat P3K. Sebab, tidak para pegawai itu berstatus sebagai PTT dalam jangka waktu lama. "Harus ada kejelasan kenaikan pangkat," katanya.

Meskipun ditunda, Anom menegaskan, persyaratan P3K dipastikan tidak akan berubah. Juga tidak ada batasan usia untuk mengikuti seleksi P3K. "Setahun menjelang pensiun pun bisa ikut. Tidak masalah," katanya.

Tahun ini seharusnya Pemprov Jatim membuka rekrutmen P3K sebanyak 962 orang. Kuota ini disediakan khusus untuk PTT yang sudah masuk kategori dua (K2) atau K1 yang database-nya ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Karena batal digelar tahun ini, jatah PTT 30 persen kami alihkan ke calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kami pastikan jadwal seleksi P3K digelar tahun 2020," ungkapnya.

Di sisi lain, sejak diterapkannya remunerasi berupa tunjangan prestasi pegawai (TPP) yang nilainya 60 persen dari gaji pokok per bulan pada 2019, menurut Anom, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang mengajukan mutasi. Namun, pemprov tidak mudah menerima pengajuan mutasi. "Ada beberapa pertimbangan, yakni kebutuhan pegawai," katanya.

Anom menegaskan, prosedur penerimaan pengajuan mutasi pegawai ini tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu Pemprov Jatim sangat terbuka menerima mutasi pegawai. "Karena sebelumnya tidak ada fiskal remunerasi atau TPP," ujarnya.

Saat ini, pihaknya meminta persetujuan dari otorisator kepegawaian Pemprov Jatim, yakni gubernur atau sekretaris daerah. ASN yang mengajukan mutasi kemudian dites. "Kami akan pertimbangkan penerimaan pegawai dari provinsi lain berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja," pungkasnya. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia