Jumat, 18 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

BKD Terima 126 Pengajuan Mutasi ASN dari Pemprov Lain

06 Oktober 2019, 09: 20: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

ilustrasi ASN

ilustrasi ASN (dok)

Share this      

SURABAYA - Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur (BKD Jatim) tahun 2019 ini menerima 126 pengajuan mutasi dari aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Provinsi lain. Karena penerapan remunerasi, Pemprov Jatim menerapkan remunerasi bagi ASN pemprov berupa Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP) yang nilainya kurang lebih 60 persen dari gaji pokok per bulan. Menurut Kepala BKD Jatim Anom Surahno, pihaknya tidak serta merta menerima pengajuan mutasi, karena ada banyak pertimbangan yang menjadi alasan untuk penerimaan mutasi. "Karena ada berbagai alasan (pengajuan mutasi, Red). Pertama mengikuti suami, karena alasan keluarga, dan lain-lain,” katanya. 

Anom mengatakan, pada prosesnya, BKD akan meminta persetujuan dari otorisator kepegawaian Pemprov Jatim. Dalam hal ini Gubernur atau Sekretaris Daerah Pemprov Jatim. Lalu, para PNS yang minta mutasi itu akan dites. "Kami akan pertimbangkan penerimaan pegawai dari provinsi lain ini berdasarkan analisis jabatan (anjat) dan analisis beban kerja (ABK). Lalu kami usulkan ke otorisator, terus kita tes," terangnya. 

Prosedur penerimaan pengajuan mutasi pegawai ini memang tidak sama seperti tahun sebelumnya yang lebih longgar. Anom mengakui, tahun lalu Pemprov Jatim sangat terbuka menerima mutasi pegawai. "Karena sebelumnya kan tidak ada fiskal remunerasi atau TPP. Makanya, setelah kami konsultasi ke gubernur atau sekda, kami juga konsultasikan ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Red). Kalau dulu, ya, senang-senang saja dapat pegawai segar. Sekarang harus disesuaikan sama kondisi keuangan," ungkapnya. 

Anom pun menduga, penerapan remunerasi ini juga akan menjadi daya tarik yang dapat menyedot minat banyak pelamar kerja dalam seleksi CPNS 2019 yang akan diumumkan akhirnya Oktober mendatang. Permintaan mutasi yang jumlahnya sudah ratusan itu, kata Anom, bisa jadi akan terakomodir kalau ada sisa penerimaan CPNS 2019. Dia bandingkan dengan CPNS 2018 lalu. “Dari 2.114 lowongan yang dibuka hanya 1.994 pegawai yang diterima. Tetapi tetap, itu otoritasnya Ibu Gubernur atau Pak Sekda," pungkasnya. (rmt/nur)

(sb/jpg/jek/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia