Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Ada Patahan Aktif di Timur dan Barat, Pemkot Evaluasi RTRW Rawan Gempa

04 Oktober 2019, 10: 48: 39 WIB | editor : Wijayanto

PERLU DITATA ULANG: Suasana Kota Surabaya yang dipadati gedung perkantoran dan perumahan di kawasan pusat.

PERLU DITATA ULANG: Suasana Kota Surabaya yang dipadati gedung perkantoran dan perumahan di kawasan pusat. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Kota Surabaya ternyata rawan bencana gempa bumi. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun berencana mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilintasi patahan aktif gempa bumi.

Berdasar penelitian Departeman Teknik Geologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, kekuatan gempa bumi di Kota Surabaya bahkan sempat mencapai 6,5 magnitudo.

Pada tahun 2017, patahan aktif gempa terjadi di Jalan Sukolilo di Surabaya Timur, dan Jalan HR Muhammad di Surabaya Barat. Struktur bangunan di kawasan rawan gempa bumi harus diperkuat agar mampu menahan guncangan tanah.

Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan, nantinya Pemkot Surabaya akan memasukkan hasil penelitian ITS tentang potensi gempa dalam evaluasi RTRW.

“Penelitian yang sudah dilakukan (ITS) itu menggunakan APBN. Tahun depan kami support dengan APBD agar penelitiannya lebih dalam lagi,” kata Whisnu saat menghadiri Diseminasi SNI Bangunan Tahan Gempa dan Penelitan Gempa Kota Surabaya di Auditorium Pusat Riset ITS Surabaya.

Whisnu mengakui beberapa titik di Kota Surabaya memang rawan potensi gempa. Kawasan rawan gempa itu bakal dipetakan secara jelas. Nantinya kawasan yang belum padat hunian dijadikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). “Sedangkan wilayah yang sudah padat hunian akan ditetapkan standardisasi bangunan tahan gempa,” tegasnya.

Pakar geologi dari ITS Surabaya Dr Ir Amin Widodo mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan jenis tanah di Kota Surabaya. Termasuk pengaturan tata ruang wilayah. Ini penting agar jika terjadi gempa bumi, maka kerugian atau korbannya bisa diminimalisasi.

Amien juga mendorong pemkot agar membuat zonasi kawasan berisiko tinggi, sedang, dan rendah. "Jika desain dan standar bangunan jelek atau tidak sesuai dengan aturan tahan gempa, dan lapisan tanah di bawahnya lembek atau lunak, maka masuk kategori kawasan risiko bencana (KRB) gempa tinggi," paparnya.

KRB gempa sedang, menurut Amin, jika desain bangunannya baik, tetapi lapisan tanahnya jelek. Atau, sebaliknya, desain bangunannya jelek, tapi lapisan tanahnya bagus. “Jika desain bangunan cukup baik dan lapisan tanahnya bagus, termasuk dalam KRB gempa rendah,” katanya.

Kepala Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Lukman Hakim yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan bencana.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada 2017 tercatat 2.341 kejadian gempa di beberapa wilayah tanah air. “Kejadian ini mengakibatkan kerusakan yang masif," kata Lukman. (rmt/rek)

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia