Minggu, 23 Feb 2020
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Gresik

Developer Desak Penambahan Kuota FLPP

03 Oktober 2019, 15: 37: 56 WIB | editor : Wijayanto

TERUS MEMBANGUN: Pengembang rumah subsidi di Gresik terus melanjutkan proyeknya meskipun jumlah kuota FLPP mulai menipis.

TERUS MEMBANGUN: Pengembang rumah subsidi di Gresik terus melanjutkan proyeknya meskipun jumlah kuota FLPP mulai menipis. (M FIRMANSYAH/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK - Developer atau pengembang  di Kabupaten Gresik khususnya kini sedang berharap cemas. Saat ini kuota kredit untuk  Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) habis seiring dengan banyaknya penyaluran pada 2019.

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman (Apersi) Bersatu Gresik, Koko Wijayanto mengatakan, pengembang di lapangan terus melanjutkan pembangunan rumah karena permintaan pasar MBR masih tinggi.

“Beberapa bank plat merah yang sudah mulai membatasi penyaluran kredit rumah subsidi di antaranya Bank BTN, Mandiri dan Bank BNI. Alasannya, kuota yang diberikan pemerintah hampir habis,” ujarnya.

Dikatakan, beberapa perbankan swasta yang masih menyalurkan kredit rumah subsidi karena kuotanya masih ada. Namun, sebagian konsumen mengaku kurang familiar dengan bank tersebut sehingga mereka memilih untuk menunda pembelian rumah.

“Konsumen beranggapan bunga yang dibebankan perbankan swasta lebih tinggi daripada bank plat merah. Menurutnya, hal itulah yang menjadi faktor utama pembeli rumah subsidi enggan melakukan akad,” imbuhnya,

Sebagai dorongan untuk memasarkan produk rumah subsidi, kini pengembang berupaya melakukan komunikasi kepada bank plat merah untuk menambah kuota kreditnya.

“Kalaupun tidak bisa ditambah, bisa juga mengambil jatah kuota dari kabupaten lain yang serapannya (rumah subsidi) minim seperti Lamongan dan Bojonegoro,” tandasnya.

Di tempat lain, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Gresik, Iqbal Randy, mengatakan ludesnya jatah subsidi untuk rumah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu membuat bisnis perumahan terganggu.

“Teman-teman pengembang sudah mengeluh luar biasa, masyarakat juga. Saat ini ada sekitar 500 unit rumah yang belum akad kredit,” katanya

Tidak hanya pengembang yang terganggu, melainkan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap hunian jadi sulit tercapai. Kondisi terhentinya FLPP itu, kata dia, juga dapat berimbas ke bisnis pembiayaan yang dijalankan perbankan.

“Kami mau mengembalikan pinjaman dana konstruksi ke bank. Belum lagi kami harus bayar pekerja dan kewajiban lainnya, jadi ini kalau satu tersumbat ya tersumbat semua,” katanya. (fir/han)

(sb/fir/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia