Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Tunggu Kabinet Baru, Tes CPNS Pemprov Jatim Diundur Februari 2020

01 Oktober 2019, 20: 30: 59 WIB | editor : Wijayanto

SELEKSI: Suasana tes CPNS di Pemprov Jatim tahun lalu.

SELEKSI: Suasana tes CPNS di Pemprov Jatim tahun lalu. (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) dipastikan mundur hingga Februari 2020. Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB)  masih menunggu pelantikan presiden dan pembentukan kabinet baru.

"Saya baru saja dipanggil Kemen PAN-RB untuk koordinasi. Jawa Timur mewakili Indonesia Timur dan DKI Jakarta yang mewakili Indonesia Barat. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan ada kemungkinan perubahan nomenklatur dan merger pada tingkat kementerian," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Anom Surahno di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (1/10).

Berdasar kebijakan Kemen PAN-RB, pengumuman pada akhir Oktober, kemudian seleksi dan administrasi Desember, dan tesnya mulai Februari 2020.  Ia mengaku sudah menyampaikan usulan-usulan yang dianggap menjadi problem di daerah. Khususnya terkait anggaran yang sudah disiapkan tahun 2019 sekitar Rp 9 miliar.

Pria yang pernah menjabat Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekdaprov Jatim ini mengatakan, anggaran tersebut sebagian sudah dipakai tahun ini untuk pendaftaran dan seleksi administrasi. Sisanya akan dikembalikan dan minta dianggarkan kembali tahun depan.

"Karena itu, kami minta surat ke Menteri PAN-RB terkait perubahan tersebut dengan berbagai alasan yang ada. Kami akan sampaikan ke tim anggaran bahwa ada perubahan. Sekarang masih menunggu surat edaran dari menteri," ungkapnya.

Anom menambahkan, pengumuman formasi diperkirakan pada akhir Oktober mendatang. Kalau ada kabar seputar formasi CPNS yang beredar sekarang dipastikan tidak benar. "Hingga saat ini Menteri PAN-RB belum mengeluarkan formasi karena menunggu apakah ada perubahan nomenklatur atau merger kementerian," tegas Anom.

Bagaimana dengan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)? Anom menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan presiden (keppres). Menurut dia, dibutuhkan dua keppres untuk mengangkat PPPK, yakni keppres tentang besaran gaji dan keppres tentang jenjang karir.

"Kan tidak mungkin PTT statusnya seperti itu terus. Harus punya kejelasan kenaikan pangkatnya. Rekrutmen PPPK baru bisa dilaksanakan setelah keppres itu keluar," pungkasnya. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia