Minggu, 08 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Siswa Ikut Demo Tak Diskorsing, Hanya Sanksi Edukatif

01 Oktober 2019, 17: 16: 36 WIB | editor : Wijayanto

TAK SANKSI: Aksi demo di depan gedung DPRD Jatim yang juga diikuti para pelajar.

TAK SANKSI: Aksi demo di depan gedung DPRD Jatim yang juga diikuti para pelajar. (DOK/JAWAPOS)

Share this      

SURABAYA - Sejumlah pelajar mengikuti aksi unjuk rasa bersama ribuan mahasiswa di DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis (26/9) lalu. Sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 9 Tahun 2019, pihak sekolah diminta memberikan sanksi yang edukatif bagi para siswa yang terlibat demonstrasi.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Surabaya-Sidoarjo Sukaryanto menyosialisasikan SE Mendikbud Nomor 9/2019 kepada MKKS SMA/SMK negeri dan swasta, kepala SMA/SMK negeri dan swasta, komite dan pengawas, dan pihak kepolisian. Ia menekankan edukasi masih menjadi poin penting dalam membentuk kepribadian siswa. Karena itulah, sanksi yang digunakan harus bersifat mendidik.

Boleh jadi, anak-anak yang ikut-ikutan terlibat dalam demonstrasi karena tidak tahu. Belum matang pemikirannya. "Tidak ada skorsing atau apa karena sifatnya edukasi. Jadi, hukumannya harus edukatif. Nanti kita sampaikan hukumannya seperti apa. Intinya, sesuai dengan surat edaran dari mendikbud," katanya.

Terkait dengan pemberian sanksi, Sukaryanto mengajak pihak sekolah untuk mengomunikasikan dengan orang tua siswa. Juga menentukan tindakan selanjutnya. "Sehingga, orang tua bisa menjadi filter terkait tindakan anak-anaknya," kata dia.

Sanksi edukatif yang dimaksud Sukaryanto adalah memberikan pemahaman secara utuh tentang fenomena yang saat ini terjadi di Indonesia.

Bagi sekolah, momen tersebut sangat penting karena sekolah sebagai lembaga pendidikan harus menyampaikan ilmu pengetahuan secara utuh. "Kerja sama dengan komite atau wali murid dan sekolah harus lebih ditingkatkan dalam menjaga, mendidik, dan melayani siswa dengan baik," paparnya.

Menurut Sukaryanto, pihaknya tidak melarang siswa mempunyai kepekaan atau sikap kritis dalam melihat suatu fenomena. Sebab, kritis juga menjadi salah satu tujuan dalam proses pendidikan.

Kalau kritis dimaknai berpikir tingkat tinggi atau bernalar Higher Order Thinking Skills (HOTS), maka target tujuan pendidikan ini tercapai. "Namun, berbeda jika siswa ikut demo. Ini kritis yang tidak sehat. Pada tahapan usia ini, mereka masih belum dewasa dalam berpikir dan menangkap masalah," katanya.

Sementara itu, Psikolog Pendidikan Anak dan Perkembangan Remaja Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Muhammad Reza, menuturkan dalam menghadapi fenomena pelajar yang ikut demo, aparat kepolisian seharusnya memahami ilmu menghadapi pelajar. Salah satunya dengan pendekatan persuasif. Sebab, jika dilakukan dengan cara represif, maka para pelajar bisa memiliki luapan yang lebih besar lagi.

"Dalam dunia psikologi, mereka memasuki fase remaja. Mereka sedang mencari identitas diri. Makanya, anak usia remaja ini sangat mudah dibakar dan mudah terprovokasi,” ujarnya.

Disinggung terkait peran sekolah, Reza berpendapat bahwa seharusnya pihak sekolah dan orang tua mencari akar permasalahan. Sanksi edukatif saja dinilai tidak cukup. "Karena kita tidak tahu sanksi edukatif yang seperti apa. Sebelum sanksi muncul, kita harusnya mencari akar permasalahan itu," katanya.

Di antaranya, dengan mewadahi potensi dan bakat siswa. Jika pendidikan masih bersifat otoriter, kata dia, maka hal-hal yang mengarah agresivitas siswa dalam konotasi yang negatif akan selalu terjadi. "Jangan-jangan mereka ingin didengarkan, tapi kita menutup telinga. Jangan-jangan kita menyalahkan mereka daripada mendengarkan. Itu yang kemudian menjadi koreksi bersama," katanya. (ism/rek)

(sb/is/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia