Senin, 27 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

AKD Ditetapkan, DPRD Sidoarjo Langsung Kebut Pembahasan PAK

28 September 2019, 05: 25: 19 WIB | editor : Wijayanto

SERIUS: Suasana rapat paripurna pembentukan AKD dan pembahasan evaluasi PAK.

SERIUS: Suasana rapat paripurna pembentukan AKD dan pembahasan evaluasi PAK. (ISTIMEWA)

Share this      

SIDOARJO - Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Sidoarjo akhirnya ditetapkan. Penetapan AKD pun tidak membutuhkan waktu lama. Hanya setengah jam, semua setuju dengan susunan nama-nama yang duduk di AKD. 

Rapat paripurna penetapan AKD dimulai pada 14.30. Awalnya, ada penetapan peraturan DPRD terlebih dahulu. Sekretaris DPRD Sidoarjo Siswaji Abidin membacakan tata tertib (tatib) DPRD hasil dari fasilitasi gubernur.

Dari tatib yang dibacakan, ada satu poin yang diprotes oleh fraksi PAN-PPP dan fraksi PKS. Poin tersebut adalah dalam pembentukan AKD dipimpin oleh Ketua DPRD.

Ketua Fraksi PKS Deny Haryanto menyampaikan pembentukan AKD  seharusnya dirapatkan oleh anggota AKD dan tidak dipimpin oleh ketua dewan. Alasannya, penetapan pimpinan AKD merupakan hak anggota. Namun permintaan itu tidak direspon.

Usai pembacaan tatib, Ketua DPRD Sidoarjo bertanya apa peserta rapat sepakat dengan tatib tersebut. Semua anggota dewan menjawab sepakat. Rapat kemudian dilanjutkan dengan menetapkan susunan AKD. Yakni pimpinan komisi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan Ketua Badan Kehormatan (BK). 

Awalnya, nama-nama anggota komisi dibacakan. Setelah itu Komisi diberikan waktu 10 menit untuk rapat.  Untuk komisi A, ketuanya dijabat Politikus PKB Subandi. Wakil Ketua Komisi dijabat kader PAN Haris dan Sekretaris Komisi adalah Warih Andono. (Selengkapnya baca grafis).

Setelah rapat paripurna pembentukan susunan AKD ditutup, anggota dewan langsung membahas evaluasi APBD Perubahan 2019. Disusul dengan pembahasan RAPBD 2020. Bahkan juga membahas surat masuk dari pemkab terkait KPBU RSUD Sidoarjo Barat.

Usman mengatakan, pihaknya akan menuntaskan pekerjaan rumah tersebut satu per satu. Dia memastikan dewan mulai bekerja hari ini. "Kami akan bahas evaluasi PAK bersama eksekutif," ucapnya.

Dia menargetkan, akhir bulan evaluasi PAK rampung. Sehingga eksekutif bisa segera bekerja dan menyerap anggaran. 

Sementara itu, pemkab berharap evaluasi PAK segera ditetapkan. Jika molor, bakal berdampak pada kinerja OPD. Anggaran pembangunan tak terserap.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sigit Setyawan menjelaskan dalam PAK pihaknya mengajukan program pemeliharaan taman. Pasalnya DLHK kekurangan dana pemeliharaan taman.

Selain itu DLHK mengajukan perencanaan pembangunan delapan taman tematik. "Nilainya Rp 22 Miliar," ucapnya.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) juha mendapatkan anggaran besar di PAK. Totalnya mencapai Rp 131 miliar. Paling besar untuk pembebasan lahan Frontage Road (FR). Nilainya mencapai Rp 100 miliar.

Kepala DPUBMSDA Sunarti Setyaningsih optimistis pekerjaan tetap berjalan. Meskipun waktu mepet. "Tinggal teken kontrak. Terus jalan," ucapnya. (far/nis)

(sb/far/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia