Kamis, 14 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya
Prihatin Rebutan Kursi di DPRD Surabaya

Fraksi Demokrat-Nasdem Tak Ambil Jatah Pimpinan AKD

25 September 2019, 20: 15: 59 WIB | editor : Wijayanto

Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem 0Herlina Harsono Njoto

Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem 0Herlina Harsono Njoto (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Fraksi Demokrat-NasDem memutuskan untuk tidak mengambil jatah unsur pimpinan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya, Jatim, periode 2019-2024, karena penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) dianggap tidak proporsional.

"Kami prihatin dengan pemberitaan media akhir-akhir ini yang isinya rebutan unsur pimpinan AKD, sehingga kami memutuskan tidak ambil bagian di posisi pimpinan AKD manapun," kata Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya menilai kesepakatan-kesepakatan yang dibangun antarfraksi di DPRD Surabaya tidak proporsional atau kurang adil. "Kami juga mendengar ada kemungkinan ada fraksi yang tidak mendapatkan pimpinan AKD. Tapi ini tidak perlu disebut fraksi apa," ujarnya.

Meski demikian, lanjut dia, tidak perlu dikhawatirkan kalau Fraksi Demokrat-NasDem berada di posisi oposisi, melainkan tetap akan mendukung kegiatan kedewanan selama sifatnya untuk kepentingan masyarakat.

"Perjuangan kami sampai di gedung dewan ini adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Kami akan tetap konsentrasi dan konsisten dengan memperjuangkan hak-hak masyarakat," katanya.

Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan keputusan tersebut kepada Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. "Saya sudah menemui ketua menyampaikan hal ini. Beliau tidak mempermasalahkannya," ujarnya.

Dari sumber Radar Surabaya, AKD DPRD Surabaya sudah terbentuk dengan susunan Komisi A diketuai Golkar, Wakil PKB, sekretaris PDI-P, Komisi B, ketua Gerindra, Wakil PDIP, sekretaris PKB, Komisi C diketuai PDIP, Wakil Demokrat-Nasdem, sekretaris Gerindra, Komisi D ketua PDIP, Wakil Golkar, sekretaris PKB. Kemudian untuk Badan Pembuat Perda diketuai PSI, wakil PDIP, sedangkan Badan Kehormatan diketuai PAN, dan wakil PDIP.(rmt/rak)

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia