Kamis, 14 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Tunggu Pembentukan AKD, DPRD Jatim Belum Bisa Bekerja

24 September 2019, 17: 27: 01 WIB | editor : Wijayanto

Ketua DPRD Jatim Kusnadi

Ketua DPRD Jatim Kusnadi (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Sudah hampir satu bulan anggota DPRD Jawa Timur periode 2019--2024 dilantik. Namun, sejak pelantikan pada 31 Agustus hingga sekarang para wakil rakyat ini belum bisa melaksanakan tugas-tugas legislatif.

Dari pantauan Radar Surabaya, hampir setiap hari ruangan semua fraksi di DPRD Jatim tampak kosong. Dari 120 anggota dewan, hanya beberapa orang saja yang nongol. Salah satu hal yang urgen dibahas adalah pembahasan APBD 2020. Sebelumnya, target seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) tuntas pada 20 September. Dengan begitu, mulai 21 September sudah bisa bekerja sesuai tugas, fungsi, dan wewenang dewan

Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan, proses pembentukan AKD didahului dengan pengesahan pimpinan definitif dan tata tertib dewan. "Beberapa waktu lalu sudah paripurna pengumuman pimpinan DPRD Jatim. Selanjutnya, kami usulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk disahkan," katanya di Surabaya, Senin (23/9).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, AKD belum bisa dibentuk selama pimpinan definitif belum mendapat SK Kemendagri. Penetapan AKD juga setelah penetapan hasil pansus tatib. Menurut dia, pengambilan kebijakan yang sifatnya strategis baru bisa dilakukan setelah pengesahan pimpinan definitif DPRD Jatim.

Kusnadi mengatakan, pembentukan AKD harus dibagi bersama secara profesional. Pihaknya sudah membangun kesepakatan dengan partai-partai yang ada terkait pembagian jabatan. "Meskipun suara terbanyak, bukan berarti bisa semaunya. Pembagiannya harus dibicarakan bersama," katanya.

Untuk posisi ketua komisi, masing-masing partai sudah memiliki target. Ketua Fraksi PDIP Sri Untari mengaku membidik ketua Komisi E. Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan program Presiden Joko Widodo yang ingin membangun sumber daya manusia (SDM). "Membangun itu bisa dimulai dari pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan," katanya.

Ketua Fraksi PKB Anik Maslachah menargetkan jabatan ketua Komisi B. Menurut politikus asal Sidoarjo ini, persoalan utama Jatim adalah disparitas dan kemiskinan. Selain itu, pendidikan dan kesehatan serta tindakan kekerasan/diskriminasi masih memerlukan perhatian serius di Jatim.

Sedangkan Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Hadinuddin mengaku memilih Komisi C atau D. Sedangkan Ketua Fraksi Golkar Sahat Tua Simanjuntak mengatakan, fraksinya berkomunikasi dengan fraksi lain terkait AKD.

Ia menegaskan, Golkar tidak pada posisi meminta-minta. Semua komisi orientasinya kembali ke rakyat. "Jadi, jangan ada kesan kalau tidak dapat komisi kesejahteraan rakyat, maka komisi-komisi lain tidak berjuang untuk rakyat," tegasnya. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia