Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Kejari Bakal Tegur Perusahaan yang Tak Ikut BPJS

23 September 2019, 18: 58: 59 WIB | editor : Wijayanto

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Surabaya Arjuna Megahnada

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Surabaya Arjuna Megahnada (GINANJAR ELYAS SAPUTRA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya akan memberikan teguran kepada perusahaan atau badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan. 

Hal itu diungkapkan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Surabaya Arjuna Megahnada, setelah pihaknya menerima 235 Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan se-Kota Surabaya, yakni BPJS di kawasan Jalan Rungkut, Jalan Karimun Jawa, dan Jalan Darmo.

“Penyerahan SKK ini merupakan tindaklanjut dari 125 SKK sebelumnya yang telah diserahkan kepada kami selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN),” ujar Arjuna.

Penyerahan SKK tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS ketenagakerjaan.

“Ini adalah kewajiban badan usaha dan hak dari pekerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” jelasnya.

Tak hanya itu. Penyerahan SKK kepada JPN tersebut dikarenakan masih banyakn badan usaha yang tidak patuh mendaftarkan sehingga banyak pekerja di Surabaya yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. 

Untuk menghindari saksi administrasi, Arjuna mengimbau badan usaha segera melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya dalam kepesertaan BPJS dan juga menyetorkan iuran BPJS yang menjadi hak dari pekerja.

Sanksi administrasi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

“Sanksi mulai denda, tidak mendapatkan pelayanan public, hingga sanksi pidana,” pungkas Arjuna.(gin/rud)

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia