Jumat, 18 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Pemkot Dapat 30 Persen dari Hasil Pajak Kendaraan

21 September 2019, 08: 45: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

SUMBER PAD: Warga melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara drive thru di kantor Samsat Manyar.

SUMBER PAD: Warga melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara drive thru di kantor Samsat Manyar. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat jatah 30 persen dari hasil pajak yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor termasuk yang diperoleh Pemkot Surabaya jumlahnya bagi hasil dari dua pajak tersebut. 

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Dispenda Surabaya Anang Kurniawan menuturkan, dari tahun ke tahun memang meningkat. Pada 2015 lalu pemkot mendapat Rp 288 miliar, pada 2019 ini pemkot akan mendapat Rp 331 miliar. "Sebagian besar digunakan untuk perbaikan jalan, risiko polusi, juga pemasangan rambu dan lain-lain. Bagi hasil ini penting, karena beban Surabaya sangat signifikan," katanya, Jumat (20/9).  

Anang menjelaskan, selama ini Surabaya menerima beban kendaraan dari luar kota. Tidak hanya Sidoarjo dan Gresik, tapi juga masyarakat yang berasal dari luar ring 1 Jatim. Akibatnya, beban pemeliharaan jalan, juga penanganan masalah berkaitan bertambahnya kendaraan di Surabaya juga meningkat. Menurut Anang, ini tidak sebanding dengan bagi hasil pajak tersebut. "Kami tidak melakukan analisis secara langsung. Karena yang mengelola pajak ini Pemprov Jatim. Kami hanya mengikuti beberapa FGD, diwacanakan seharusnya proporsi bagi hasil untuk daerah lebih besar," terangnya. 

Sampai September 2019 ini, realisasi PKB dan bea balik nama kendaraan yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Pemprov Jatim, kata dia, kurang lebih baru 42 persen dari target yang ditetapkan. Sebab itulah, dalam waktu dekat ini Pemprov Jatim akan melakukan pemutihan PKB dan balik nama untuk mendongkrak pendapatan, sehingga target pajak terpenuhi. "Sosialisasi ini sifatnya untuk membantu teman-teman di Pemprov Jatim. Karena pembagiannya sesuai daerah, tentu yang kami dapat dari kendaraan yang hanya berplat L," pungkasnya. (rmt/nur)

(sb/jpg/jek/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia