Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Diwarnai Interupsi, Pimpinan DPRD Jatim Akhirnya Ditetapkan

17 September 2019, 16: 28: 49 WIB | editor : Wijayanto

SINERGI: Ketua Sementara DPRD Jatim Kusnadi memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD Jatim Fauzan Fuadi dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

SINERGI: Ketua Sementara DPRD Jatim Kusnadi memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD Jatim Fauzan Fuadi dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. (MUS PURMADANI/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Rapat paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda tunggal penetapan pimpinan definitif periode 2019-2024, Senin (16/9), berlangsung alot. Hujan interupsi mewarnai rapat yang dipimpin Ketua Sementara DPRD Jatim Kusnadi. Politisi PDI Perjuangan ini didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD Jatim Fauzan Fuadi dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

Penetapan pimpinan dewan definitif ini dibacakan Plt Sekretaris Dewan Andik Fadjar Tjahjono. Kusnadi (PDIP) ditetapkan sebagai ketua DPRD Jatim. Wakil ketua ada empat orang, yakni Abdul Halim Iskandar (PKB), Anwar Sadad (Gerindra), Achmad Iskandar (Demokrat), dan Sahat Tua Simanjuntak (Golkar).

Andik mengatakan, pihaknya akan menyampaikan keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melalui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk diresmikan sebagai pimpinan DPRD Jatim periode 2019-2024. Keputusan ini berlaku sejak Senin (16/9/2019). Usai dibacakan keputusan tersebut, seluruh anggota dewan menyatakan setuju.

Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi mengatakan, pengambilan sumpah dan janji masih menunggu surat penetapan dari Mendagri Tjahjo Kumolo. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah.

Paling lambat dua minggu setelah pengajuan surat itu, mendagri akan menerbitkan surat penetapan. "Tapi kami berharap jangan dua minggu. Minimal dua hari bisa diselesaikan. Nanti akan dikawal oleh sekwan maupun sekda," ujarnya.

Politisi PDIP ini mengaku rencana awal pengesahan itu pada Jumat (20/9) mendatang. Namun, ada saran dari Wakil Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar agar pengesahan tidak dilakukan pada hari Jumat. "Sebab, Jumat itu hari yang kemrungsung. Insya Allah, diundur hingga Senin tanggal 23 September," katanya.

Dalam rapat paripurna kemarin, Ketua Fraksi PAN Basuki Babussalam menyampaikan ada pekerjaan rumah untuk pimpinan baru. Yakni terkait hak-hak anggota dewan, khususnya pajak.

"Saya minta di-print penerimaan anggota. Ada PPh sebesar Rp 10 juta sekian. Padahal, kalau kita membaca PP 18 Tahun 2017 yang menjadi acuan tatib kita, dengan jelas disampaikan bahwa penghasilan pimpinan dan anggota DPRD pajaknya dibebankan pada APBD. Kalau kita mengacu pada PP ini, seharusnya potongan pajak anggota hanya Rp 2 juta. Namun, selama ini potongan kita mencapai Rp 10 juta sekian," katanya.

Usulan Basuki Babussalam tersebut mendapat interupsi dari sejumlah anggota DPRD Jatim. Salah satunya anggota Fraksi Golkar Hasan Irsyad. Menurut dia, masukan tersebut tidak sesuai dengan forum paripurna. Hal yang sama juga disampaikan anggota Fraksi PDIP Armuji.
 
Armuji menegaskan, agenda rapat sudah jelas, yakni penetapan pimpinan DPRD Jatim. "Seharusnya ini dibahas di banggar atau forum lain," tegasnya.

Usai rapat paripurna, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak mengatakan bahwa penetapan pimpinan dewan ini merupakan salah satu proses dari rangkaian pelantikan anggota DPRD Jatim.

Emil berharap, setelah dilantik nanti, pimpinan dewan bisa segera melakukan pembahasan Rancangan APBD 2020 sehingga program Pemprov Jatim bisa berjalan serta dirasakan oleh seluruh masyarakat Jatim.

"Proses ini sangatlah penting. Kita berharap pimpinan yang ditetapkan ini merupakan yang terbaik dan dapat segera melakukan pembahasan R-APBD 2020 sehingga berdampak bagi masyarakat Jatim," katanya. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia