Jumat, 18 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Pihak Sekolah Dilarang Tarik Biaya ke Siswa SMA/SMK Negeri

14 September 2019, 13: 21: 07 WIB | editor : Wijayanto

BERI ARAHAN: Pelaksana tugas (Plt) Kadispendik Jatim, Hudiyono, saat menjadi pembicara di Focus Group Discussion (FGD) Tentang Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana BPOPP Tahun 2019, di kantor Dispendik Jatim, Surabaya

BERI ARAHAN: Pelaksana tugas (Plt) Kadispendik Jatim, Hudiyono, saat menjadi pembicara di Focus Group Discussion (FGD) Tentang Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana BPOPP Tahun 2019, di kantor Dispendik Jatim, Surabaya (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Dinas Pendidikan Jawa Timur mengimbau kepada pihak SMA/SMK Negeri se Jawa Timur untuk tidak melakukan tarikan ke sejumlah murid. Pasalnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan program gratis berkualitas (tistas) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP).

“Kami sudah memberikan sosialisasi petunjuk teknis (juknis) terhadap program tistas yang saat ini sudah cair. Selain itu kami berharap agar sekolah memahami aturan terkait administrasi penganggaran dan matching dengan program yang ada,” ujar Plt Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono.

Ditambahkan, ada rambu-rambu yang harus dipatuhi dan connecting dengan provinsi maupun pusat, agar ada sinergi. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Jatim ini  mengatakan untuk menjalankan program harus memperhatikan ruang publik administrasi. Menurutnya karena hal ini sudah ada regulasinya.

“Pihak sekolah harus bisa menggunakan anggaran yang dipertanggungjawabkan. Supaya tidak tersangkut kasus pidana maupun perdata. Juknis ini akan lebih berkualitas karena dipikir bersama oleh cabang dan kepala sekolah supaya tidak ada mispersepsi dan misadministrasi,” tuturnya.

Hudiyono mengimbau dengan adanya BPOPP ini diharapkan sekolah tidak melakukan tarikan-tarikan lagi. Ia menjelaskan pemerintah pusat juga memberikan pembiayaan personal untuk masyarakat sebagai biaya sekolah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Personal selanjutnya adalah guru. Mereka sudah mendapatkan penguatan seperti tunjangan guru, pelatihan dan kolaborasi dengan industri. Ini kan sebuah modal skenario pembiayaan untuk menguatkan manajemen yang ada di sekolah,” jelasnya.

Sedangkan untuk biaya operasional seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menurut Hudiyono dalam sekolah dulu dianggap sebagai biaya minimal. Artinya meski harus menggunakan secara efektif dan efisien, namun sekolah masih melakukan tarikan sumbangan pendidikan.

“Nah oleh Gubernur, saat ini pengelolaannya diambil alih pemerintah artinya semuanya ditanggung pemerintah. Jangan lagi ada sekolah yang narik apapun. Tapi kalau ada yang menyumbang boleh, artinya tidak memaksa,” katanya.

Hudiyono menambahkan terkait lelang seragam gratis yang gagal, pihaknya mengusulkan untuk lelang baru. Menurutnya pihaknya sudah membuat surat lelang yang baru sekitar dua minggu lalu.

“Kalau ditanya kenapa lelang kemarin gagal, itu kan by sistem. Dinas Pendidikan tidak bisa melakukan lelang sendiri. Kalau Dinas Pendidikan menguasai anggaran sendiri ya bisa cepat proses pengadaanya. Dan lolos tidaknya sebuah lelang bukan kewenangan ULP bukan dinas pendidikan,” pungkasnya.

Diketahui Pemprov Jatim, telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 1,8 triliun untuk tahun ajaran baru 2019/2020. Selama enam bulan pertama, alokasi anggaran baik untuk SMA dan SMK tercatat sebanyak Rp 904 miliar.

Rinciannya untuk SMA atau SMK negeri Rp 423 miliar, sedang yang swasta Rp 480 miliar. Besaran dana yang didapat antara sekolah satu dengan yang lain berbeda, tergantung dengan biaya SPP yang dibebankan di masing-masing wilayah. Dinas Pendidikan Jatim menegaskan penggunaan dana ini hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan. Tidak boleh ada intervensi atau potongan dari pihak manapun.  (mus/rud)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia