Minggu, 08 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Gresik

Terbukti Korupsi, Muhtar Dihukum 4 Tahun Penjara

14 September 2019, 12: 24: 32 WIB | editor : Wijayanto

PASRAH: Terdakwa M. Muhtar saat jalani sidang putusan di PN Tipikor Surabaya.

PASRAH: Terdakwa M. Muhtar saat jalani sidang putusan di PN Tipikor Surabaya. (DOK/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK - Terbukti melakukan tindak pidana korupsi pemotongan jasa insentif di Badan Pendapatan,  Pengelolaan,  Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, terdakwa M. Muhtar divonis hukuman penjara selama 4 tahun oleh Majelis Hakim tipikor yang diketuai oleh Dede Suryaman.

Tidak hanya itu,  terdakwa M.Mukhtar mantan Plt Kepala BPPKAD didenda Rp 200 juta subsidair 2 bulan. Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 2,1 milyar. Uang pengganti diberikan 1 bulan sejak putusan inkrah.  Jika tidak mampu membayar, asetnya disita dan dilelang. Jika tidak ada aset maka terdakwa akan dipidana selama 6 bulan.

“Pemotongan jasa insentif di BPPKAD ini merupakan kejadian berlanjut dan telah berlangsung sejak tahun 2014 waktu itu kepala Kaban di jabat oleh Yetty Sri Suparyati dan diteruskan secara berlanjut oleh Kepala Kaban Andhy Hendro Wijaya dan diteruskan oleh terdakwa.  Bahwa pemotongan itu dilakukan tidak memiliki dasar hukum,” tegas Majelis Hakim Dede Suryaman saat membacakan putusan.

Dalam putusan Majelis hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf f, juncto Pasal 18 ayat (1), huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dikatakannya, dalam putusan terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) terbukti melakukan pemotongan, menerima dan meminta jasa insentif BPPKAD dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, internal dan eksternal diberikan pada pejabat asisten 1,2,3, Kabag hukum, Kasubag hukum, kepala BKD dan ajudan wakil bupati dan bupati Gresik.

Usai membacakan putusan, majelis hakim memberikan waktu kepada terdakwa untuk menerima, pikir-pikir atau banding atas putusan ini selama 7 hari.  "Saya menyatakan pikir-pikir majelis hakim, " tegas terdakwa Muhtar didampingi pengacaranya.(yud/han)

(sb/yud/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia