Kamis, 12 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Barang Impor Ilegal Rugikan Negara Rp 8 M Dimusnahkan

11 September 2019, 17: 14: 06 WIB | editor : Wijayanto

DOKUMEN TAK SESUAI: Ditjen PKTN Veri Anggrijono (kanan) menunjukkan beberapa barang impor illegal yang hendak dimusnahkan di pergudangan Jalan Tambak Langon, Surabaya.

DOKUMEN TAK SESUAI: Ditjen PKTN Veri Anggrijono (kanan) menunjukkan beberapa barang impor illegal yang hendak dimusnahkan di pergudangan Jalan Tambak Langon, Surabaya. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Pemusnahan ribuan barang hasil temuan impor tidak sesuai izin kembali dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN), barang hasil temuan tersebut diperkirakan memiliki nilai kerugian sebanyak Rp 8 miliar.

Ditjen PKTN Veri Anggrijono menyebut, barang yang dimusnahkan merupakan hasil temuan kegiatan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean (post border) selama delapan bulan. Terhitung dari bulan Januari hingga Agustus 2019.

“Total barang-barang yang dimusnahkan ada sembilan kontainer. Rata-rata barang datang dari Tiongkok. Mulai dari raket nyamuk, korek api, minyak ikan, luminer, dan kertas kanvas,” terangnya saat ditemui di kawasan pergudangan Jalan Tambak Langon Surabaya.

Dia mengatakan, pelanggaran para importir seperti ketidaksesuaian kelengkapan izin impor membuat barang-barang milik mereka dimusnahkan. “Kelengkapan itu misalnya seperti surat persetujuan impor, nomor pendaftaran barang, serta laporan surveyor tidak sesuai ketentuan larangan dan pembatasan yang diimpor,” jelas Veri.

Oleh karenanya untuk membuat efek jera importir tersebut, pihaknya memberikan sanksi awal yakni pemusnahan. “Setidaknya ada 5-6 importir yang telah menjadi tersangka dalam kasus ini. Sekarang mereka masih dalam tahap proses pemeriksaan untuk selanjutnya dapat dikenakan sanksi lain. Bisa berupa ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar,” ucapnya.

Padahal, Kemendag telah memiliki mekanisme post border yang bertujuan mempermudah pelaku usaha dalam melakukan importasi. Pada kenyataannya importir malah memanfaatkan dan mengambil kesempatan atas kemudahan impor yang diberikan oleh pemerintah.

Direktur Tertib Niaga Wahyu Hidayat menambahkan, kegiatan pemusnahan dan pemblokiran izin impor tidak hanya akan dilakukan di Surabaya tetapi juga di beberapa daerah lainnya.

“Tidak ada kompromi bagi importir yang menyalahi aturan. Bila ditemukan pelanggaran, mereka akan diberikan sanksi berupa pemblokiran hingga pidana,” tegasnya. (rul/nur)   

(sb/rul/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia