Rabu, 18 Sep 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

Dekati Keluarga, Berharap Veronica Koman Menyerahkan Diri

09 September 2019, 17: 20: 52 WIB | editor : Wijayanto

TERSANGKA: Veronica Koman mengadvokasi warga Papua.

TERSANGKA: Veronica Koman mengadvokasi warga Papua. (NET/TWITTER)

Share this      

SURABAYA - Kepolisian masih melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga Veronica Koman, tersangka dugaan provokasi dan penyebaran berita bohong insiden Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan 10 Surabaya. Polisi berencana segera menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) jika aktivis yang banyak terlibat dalam aksi-aksi terkait masalah Papua itu tidak menyerahkan diri.

Saat ini Veronica masih berada di luar negeri. Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, melalui pendekatan dengan keluarganya, Veronica mau memenuhi panggilan kepolisian. "Kita masih berusaha untuk melakukan pendekatan dengan pihak keluarga karena VK adalah warga negara Indonesia. Kami berharap yang bersangkutan akan datang ke Indonesia mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Luki.

Jika ternyata upaya tersebut tak membuahkan hasil, baru polisi akan menerbitkan DPO untuk Veronica pekan depan. "Untuk DPO minggu depan akan kita lakukan karena masih proses," ujar Luki.

Surat pemanggilan sebagai tersangka, kata Luki, sudah dilayangkan ke dua alamat Veronica di Jakarta. Namun, pengacara hak asasi manusia itu saat ini tengah berada di luar negeri. "Tim kami sudah ada di sana (Jakarta)," katanya.

Sebelumnya, beredar kabar di media sosial soal selebaran informasi DPO Veronica Koman. Dalam selebaran tersebut juga tertulis identitas lengkap tersangka, serta nama instansi Polda Metro Jaya. "Itu hoaks," katanya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono juga membantah jika Polda Metro Jaya mengeluarkan selebaran DPO tersebut. Pasalnya, pada foto selebaran itu tertulis nama Polda Metro Jaya di atasnya.

Sebelumnya, Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka provokasi insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur. Veronica dijerat pasal berlapis dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (rus/rek)

(sb/rus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia