Rabu, 18 Sep 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Awi Direkom DPP PDIP Jadi Ketua DPRD Surabaya

09 September 2019, 16: 35: 19 WIB | editor : Wijayanto

Adi Sutarwijono

Adi Sutarwijono (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya sebentar lagi punya pimpinan definitif. Adi Sutarwijono telah mendapat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan sebagai ketua DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024. Saat ini pria yang akrab disapa Awi ini menjabat ketua dewan sementara.

Awi mengaku telah dipanggil oleh DPP PDIP untuk mengambil surat rekomendasi sebagai calon ketua DPRD Surabaya. PDIP sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilihan Legislatif 2019 memang berhak menempatkan kadernya sebagai ketua dewan.

"Kemarin (Sabtu, red) saya dipanggil DPP PDIP Perjuangan untuk mengambil surat rekomendasi untuk calon ketua DPRD Surabaya,” kata Awi.

Awi menjelaskan, surat rekomendasi itu nantinya akan dikirimkan ke DPRD Surabaya untuk diproses lebih lanjut sekretaris dewan (sekwan). "Jadi, hari Senin (9/9) saya sampaikan kepada seketaris dewan supaya segera dilakukan proses administratif untuk penetapan di rapat paripurna DPRD," jelas Awi.

Mantan wartawan yang dulu ngepos di DPRD Jatim dan Pemprov Jatim ini menambahkan, saat dipanggil oleh DPP PDIP, dia diamanati untuk menjalankan kepemimpinan di DPRD Kota Surabaya. Awi sendiri menyatakan siap menerima penugasan dari partainya.

Mengenai alat kelengkapan dewan (AKD), Awi mengungkapkan bahwa hal itu akan dibahas setelah terbentuknya pimpinan definitif. Sebab, AKD adalah domain dari pimpinan definitif. "Saya hanya berhak undang pimpinan fraksi untuk bahas tata tertib saja," jelasnya.

Berkaitan dengan tata tertib (tatib), menurut Awi, tak semua tata tertib DPRD Kota Surabaya harus diubah. Hanya saja, ada beberapa hal yang akan direvisi. Namun, dia tak menyebutkan secara gamblang apa saja yang diubah dalam tatib anggota dewan periode 2019-2024 itu.

"Mungkin nanti waktu rapat ada pandangan baru atau saran dari anggota dewan lainnya, tinggal diubah atau direvisi. Baik penambahan atau pengurangan, nanti tunggu saat rapat paripurna," pungkasnya. (gin/rek)

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia