Jumat, 18 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Belum Seminggu Kerja, Legislator DPRD Jatim Sudah Terima Rp 65 Juta

05 September 2019, 18: 09: 22 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (DOK/JAWAPOS)

Share this      

SURABAYA – Meskipun baru dilantik pada 31 Agustus lalu, sebanyak 120 anggota DPRD Jawa Timur sudah menerima gaji dan tunjangan per September 2019. Total anggota dewan mendapatkan penghasilan Rp 64.929.500.

Berdasarkan data yang diperoleh Radar Surabaya, anggota DPRD Jatim mendapat gaji Rp 6.840.696. Dipotong PPh 21 dan iuran BPJS. Sehingga gaji bersih wakil rakyat Rp 6.704.500 sebulan.

Namun, gaji itu masih ditambah tunjangan perumahan sebesar Rp 27.625.000, tunjangan komunikasi intensif Rp 17.851.000, dan tunjangan transportasi anggota dewan bukan pimpinan Rp 12.750.000. “Iya betul, anggota dewan baru sudah menerima gaji. Ditransfer ke rekening masing-masing,” ujar sumber di DPRD Jatim.

Selain itu, ketika seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk, maka ada tambahan pendapatan DPRD dari kunjungan kerja (kunker). Dari DPRD Jatim sebelumnya, dalam sebulan setiap anggota dewan minimal melakukan kunker ke luar provinsi tiga kali dan kunker di dalam provinsi tiga kali.

Satu kali kunker ke luar provinsi, uang saku yang diterima mencapai Rp 3 juta per anggota. Dikalikan tiga hari menjadi Rp 9 juta. Jika dikalikan tiga kunker luar provinsi, maka total Rp 27 juta.

Sedangkan kunjungan kerja dalam provinsi, uang yang diterima setiap anggota dewan sejumlah Rp 1.650.000 dikalikan dua hari. Karena satu bulan ada tiga kali kunker dalam provinsi, maka anggota membawa pulang Rp 9,9 juta.

Bila digabung secara keseluruhan, gaji, tunjangan, dan kunker, maka total pendapatan satu anggota DPRD Jatim mencapai Rp 101 juta. Jumlah tersebut untuk anggota dewan biasa. Untuk pimpinan DPRD Jatim nominalnya tentu lebih besar lagi.

Sementara itu, anggota DPRD Jatim 2009-2019, Fredy Purnomo, tidak menampik jika pendapatan DPRD Jatim sekitar angka tersebut. Dia menyebut wajar karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. “DPRD itu bukan pegawai, tapi penugasan. Sehingga ada honor dan tunjangan sesuai pagu yang ditentukan kemendagri. Anggota DPRD provinsi itu setara dengan pejabat eselon dua," ujarnya.

Pengamat politik dari Univeritas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam mengatakan, tingginya gaji anggota DPRD Jatim itu akan memengaruhi simpati masyarakat. Jika kinerja anggota dewan ini tidak sesuai dengan ekspektasi, maka masyarakat akan kecewa. Dia berharap para legislator tidak menuntut gaji tinggi.

Menurut dia, para anggota DPRD Jatim harus memahami keinginan rakyat dan mulai menjaga jarak dari kemewahan agar kepercayaan dari masyarakat kembali terbangun. "Apalagi banyak anggota legislatif yang terjerat kasus korupsi meski mereka menerima gaji tinggi," katanya. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia