Jumat, 18 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Sidoarjo

Anggaran Belum Didok, Persiapan Pilkada Sidoarjo Dimulai Bulan Depan

05 September 2019, 17: 23: 00 WIB | editor : Wijayanto

Sekretaris KPU Sidoarjo Sulaiman

Sekretaris KPU Sidoarjo Sulaiman (NET/BANGSA)

Share this      

SIDOARJO - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo akan digelar pada tahun depan. Namun sebelum pesta demokrasi masyarakat Sidoarjo itu dilaksanakan, persiapan demi persiapan harus segara dimulai sejak jauh-jauh hari. Tugas berat itu akan diemban oleh KPU Sidoarjo.

Sekretaris KPU Sidoarjo Sulaiman menuturkan, jika persiapan pilkada akan segera dilakukan. Targetnya, bulan depan harus sudah dimulai. Sebab satu tahun sebelum pilkada dilaksanakan, segala kebutuhan sudah harus dilakukan. Termasuk mempersiapkan anggarannya.

“Oktober akan kita mulai, tahun depan kan pelaksanaannya,” katanya. Persiapan yang pertama kali adalah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Bupati Sidoarjo.

Namun demikian, proses pengajuan dana hibah untuk keperluan pilkada tersebut belum juga ada keputusan. Sehingga hal itu dikhawatirkan akan membuat persiapan molor.

Padahal, KPU sendiri sudah melakukan pengajuan dana hibah untuk pilkada 2020 tersebut sejak Februari lalu. Bahkan koordinasi dengan pemkab Sidoarjo juga sudah dilakukan.

Tak hanya dengan pemkab, pada Rabu (28/8) lalu, KPU juga sudah mendatangi DPRD Sidoarjo. Tujuannya untuk melakukan audiensi meminta kejelasan dana hibah yang telah diajukan. Pengajuan dana hibah tersebut mencapai Rp 63 miliar.

Divisi Teknis KPU Sidoarjo Miftakul Rohma juga mengatakan hal yang sa ma. Bahwa dana hibah masih belum mendapat kejelasan. “Belum, hingga saat ini masih proses,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sidoarjo M Iskak mengatakan, anggaran pilkada yang diajukan tersebut memang lebih daripada tahun 2015 silam. Dimana pada pilkada sebelumnya, total anggaran hanya Rp 38 miliar.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab pemerintah pusat telah menetapkan nominal honor untuk petugas KPU. Jumlahnya sekitar Rp 15 juta per bulan untuk anggota PPK dan Rp 850 ribu untuk anggota PPS.

Tak hanya itu, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) juga diperkirakan akan mengalami kenaikan. Bahkan pada pilkada nantinya di perkirakan mencapai 1.439.497 DPT. “Tahun 2015 jumlah DPT mencapai 1.367.945,” paparnya. (far/nis)

(sb/far/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia