Sabtu, 14 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Datangi Gubernuran, Petani Garam Protes Rendahnya Serapan Industri

05 September 2019, 09: 01: 12 WIB | editor : Wijayanto

Datangi Gubernuran, Petani Garam Protes Rendahnya Serapan Industri

Datangi Gubernuran, Petani Garam Protes Rendahnya Serapan Industri (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Petani garam yang tergabung di Forum Petani Garam Madura (FPGM) berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jalan Pahlawan, Rabu (4/9). Mereka membawa setidaknya lima bus dan sejumlah kendaraan lainnya berorasi dan menyampaikan tiga tuntutan petani garam di Madura.

Mereka juga membawa tiga  truk berisi garam yang siap ditumpahkan di tengah jalan.  Massa pengunjuk rasa diangkut puluhan kendaraan roda empat dan bus yang diparkir di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jatim. Sementara aksi digelar dengan membentangkan spanduk dan berorasi di depan kantor Gubernur Jatim.

Ada tiga tuntutan itu salah satunya meminta nota kesepahaman yang disepakati pabrik pengolah garam dengan mitra pemasok di Jakarta pada 6 Agustus kemarin. Nota kesepahaman itu salah satunya berkaitan target penyerapan garam petani lokal di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Madura.

Mereka minta perusahaan yang menandatangani MoU segera membeli garam petani lokal tanpa pembatasan kuantitas sesuai yang telah disepakati. Selain itu, mereka juga menuntut penghapusan sisa impor garam pada 2019 hasil persetujuan pemerintah. Serta tidak lagi melakukan impor garam.

Para petani garam ini juga menuntut Joko Widodo Presiden mencabut pernyataannya membandingkan kualitas garam NTT dengan Madura. Jokowi, menurut mereka menyebutkan kualitas garam NTT lebih baik dari Madura saat berkunjung ke Tambak Garam di Kupang pada 21 Agustus lalu.

Kata salah satu orator aksi, tiga  truk garam tersebut untuk membuktikan bahwa kualitas garam Madura lebih bagus dan tidak seperti yang disebut Presiden Jokowi saat membandingkan dengan produk garam asal Kupang.

 Sementara itu, setelah melakukan pembicaraan dengan Wakil Gubernur  Emil Dardak para petani ini kembali ke Madura. Emil mengatakan, hasil pertemuan dengan perwakilan FPGM dengan sejumlah perwakilan pabrik-pabrik penyerap garam di dalam gedung memastikan, penyerapan garam lokal akan tetap berlanjut.

Penyerapan itu akan dilakukan sesuai Nota Kesepahaman antara pabrik pengolah garam dengan mitra pemasok di Jakarta pada 6 Agustus lalu. Selain itu, Emil memastikan harganya naik. "Sudah ada kesepakatan berdasarkan pertemuan kami tadi, penyerapan akan terus berlanjut sesuai kesepakatan dan harganya naik," katanya di hadapan pengunjuk rasa.

Selain itu, kata Emil, Pemerintah Pusat sedang menggodok aturan tentang harga pokok penjualan (HPP) garam. Menurutnya, aturan itu akan sangat penting menentukan kesejahteraan petani.

Para pengunjuk rasa yang sempat menyebar satu sak garam di depan Kantor Gubernur ini memegang janji Wakil Gubernur. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan, kehormatan Wagub yang dipertaruhkan.

Emil mengatakan, "apalah kemampuan Emil Dardak Wakil Gubernur dan Ibu Khofifah tanpa dukungan masyarakat Jawa Timur," dia meminta masyarakat Jawa Timur turut mengawal kebocoran garam.

Menurutnya, masih terjadi kebocoran garam impor yang seharusnya tidak diedarkan ke masyarakat justru dijual ke pasaran. Inilah yang menurutnya menjadi penyebab penderitaan petani garam.

Sesuai kesepakatan di Jakarta, para pabrik pengolah garam seharusnya menyerap 800 ribu ton garam dari Jawa Timur pada 2019. Emil memastikan, perwakilan pabrik akan meneruskan penyerapan sesuai MoU.

"Mereka (pabrik) sudah memastikan, penyerapan lanjut. Yang sehari menyerap 700 ton lanjut, yang sehari 300 ton lanjut, dan harganya naik dari harga sekarang," katanya. Soal harga, Emil menyatakan, hal itu bukan kewenangan Pemprov Jatim. Karena ada aturan yang melarang terjadi price fixing. Pengaturan harga ini harus oleh otoritas berwenang. (mus/rak)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia