Jumat, 18 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Jika Iuran Naik, Peserta Ancang-Ancang Turun Kelas

04 September 2019, 09: 00: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

ilustrasi

ilustrasi (dok)

Share this      

SURABAYA – Banyak warga menyatakan akan pindah kelas menanggapi usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang naik 100 persen oleh pemerintah. Mereka merasa, dengan biaya yang saat ini saja mereka sudah berat, apalagi jika harus dinaikkan lagi dua kali lipat. Apalagi mereka merasa pelayanan yang diberikan oleh BPJS belum maksimal. 

Suyati,64, mengaku keberatan jika harus membayar dua kali lipat dari yang sekarang. Warga Kelurahan Kalijudan ini mengikuti iuran BPJS kelas 1 dengan biaya premi sebesar Rp 80 ribu per bulannya. “Kesusahan saya kalau naik-naik terus. Berobatnya juga susah, dapat obat mahal sedikit, tebus sendiri,” keluhnya diwawancarai Radar Surabaya di Kantor BPJS Kesehatan KCP Surabaya, Selasa (3/9). 

Suyati menjelaskan, jika nantinya aturan pembayaran ini benar-benar diketok oleh presiden, ia akan menurunkan kelasnya menjadi kelas tiga. Ia juga menaruh harap, jika nantinya iuran benar-benar dinaikkan, pelayanan dari BPJS juga semakin baik. “Dibetulin lah pelayanannya, obat-obat itu, biar mahal harus ada di BPJS,” ujarnya. 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Nadwi Supriyadi. Warga Jalan Teluk Aru Perak ini mengaku akan menurunkan kelasnya dari kelas 2 ke kelas 3 kalau-kalau kenaikan iuran peserta mandiri diterapkan nantinya. “Ya harus dilihat kemampuan masyarakatnya. Alternatifnya nanti ya ada dua lah. Kalau tidak turun kelas atau tidak ikut BPJS sekalian,” ujarnya. 

Kepala BPJS KCP Surabaya Herman Dinata Miharja menyampaikan, masyarakat punya hak untuk menaikkan ataukan menurunkan iuran. Dengan beberapa ketentuan, seperti sudah menjadi peserta di kelas sebelumnya minimal satu tahun dan berstatus kepesertaannya aktif. Ia mengakui, sejak wacana dimunculkan ke publik, sudah ada puluhan peserta BPJS yang mengajukan turun kelas.

Ia menyebutkan, rencana kenaikan iuran ini baru akan berlaku per Januari tahun depan. Menunggu ketentuan dari pemerintah melalui Peraturan Presiden. “Saat ini masih proses itung-itungannya, baik besarannya maupun kapan dilaksanakannya,” jelasnya. 

Herman menjelaskan, nantinya, kenaikan iuran yang akan diprioritaskan adalah untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Baik yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN atau pemerintah daerah melalui APBD. Baru kemudian menyesuaikan untuk peserta BPJS mandiri. Dengan pertimbangan kemampuan masyarakat untuk membayar dan masukan dari stakeholder terkait. 

Kenaikan iuran ini, lanjutnya bervariasi sesuai kelas. Diketahui, wacana kenaikan 100 persen ini akan berlaku pada peserta mandiri kelas 1 dan 2. Peserta mandiri kelas 1 yang awalnya membayar Rp 80 ribu, nantinya meningkat menjadi Rp 160 ribu rupiah, sementara kelas dua yang awalnya membayar sebesar Rp 59 ribu rupiah diusulkan naik menjadi Rp 110 ribu. Sementara untuk kelas 3, yang awalnya Rp 25 ribu per bulan akan naik menjadi Rp 42 ribu per bulannya.  

Melalui kenaikan iuran ini, Herman optimistis defisit anggaran yang dihadapi BPJS dapat ter-cover. Di Kota Surabaya sendiri, berdasarkan data hingga akhir Juli, biaya pelayanan di BPJS Kesehatan KCP Surabaya sebesar Rp 1 triliun dengan klaim atau penerimaan sebesar Rp 967 miliar.  Dari 2,9 juta penduduk di Surabaya, 136 ribu di antaranya menunggak pembayaran. “Di Kota Surabaya pesertanya cenderung rajin bayar iuran, apalagi peserta dari badan usaha yang persentasenya banyak di Surabaya. (ism/nur)

(sb/is/jek/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia