Selasa, 15 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Gresik

Tunggakan Pasar Ikan Modern Buntu, DKPP Tunggu Rekom Dewan

24 Agustus 2019, 06: 03: 06 WIB | editor : Wijayanto

MANGKRAK: Persoalan Pasar Ikan Modern saat ini menunggi rekomendasi dari DPRD Kabupaten Gresik.

MANGKRAK: Persoalan Pasar Ikan Modern saat ini menunggi rekomendasi dari DPRD Kabupaten Gresik. (ISTIMEWA)

Share this      

GRESIK - Kasus tunggakan setoran retribusi dari Pasar Ikan Modern hingga kini belum ada titik terang. Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Gresik masih menunggu rekomendasi dari kalangan dewan. Sebab, sejak awal berdirinya pasar ikan tersebut merupakan persetujuan dari dewan.

Kepala DPK Kabupaten Gresik Khoirul Anam mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut kepada bupati dan dewan. Pihaknya menunggu rekomendasi dari dewan terkait persoalan ini.

“Masih menunggu dewan. Pak bupati juga mintanya seperti itu. Harus ada rekomendasi dari dewan karena berdirinya pasar ikan juga merupakan persetujuan dari dewan,” ujarnya.

Karena masih bermasalah, DPK tidak lagi memasukkan retribusi dari Pasar Ikan Modern ke dalam target pendapatan 2020. Pihaknya tidak ingin ada persoalan dikemudian hari. “Kami masih menunggu selesainya persoalan ini dulu,” imbunya, kemarin.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Kabupaten Gresik masih menindaklanjuti permasalahan tunggakan retribusi yang dilakukan pengelola Pasar Ikan Modern. Mereka meminta pemerintah mendatangkan auditor independen untuk mengetahui manajemen pengelolaan pasar yang hampir gulung tikar tersebut.

“Harus dilakukan perhitungan dengan benar seperti apa kondisi manajemen pengelolaan pasar ikan dengan mendatangkan auditor independen,” ujar Sholihudin Mantan Ketua Komisi II DPRD Gresik yang kembali dilantik menjadi anggota dewan, kemarin.

Dari laporan Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK), pengelola Pasar Ikan Modern PT Lumbung Putra Kalimantan sudah menyerah dan tidak sanggup melanjutkan bisnisnya.

Pihak pengelola hendak menyerahkan kembali asset yang ditempati. “Menurut kami tidak bisa seperti itu. Pengelola harus memenuhi kewajibannya kepada pemerintah daerah. Tidak asal mengembalikan saja,” tegasnya.

Ditambahkan, pihaknya akan membahas lebih intens terkait persoalan ini. Pihaknya berharap ada solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan Pasar Ikan Modern. “Kami masih membahas bersama dinas terkait,” imbuh dia. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia