Kamis, 12 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

KPU Usulkan Penundaan Pelantikan Ratih Retnowati ke Gubernur

22 Agustus 2019, 17: 03: 31 WIB | editor : Wijayanto

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi (DOK/JPNN)

Share this      

SURABAYA - Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi menyampaikan bahwa surat penundaan pelantikan terhadap Ratih Retnowati sebagaimana amanat dari Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 sudah dikirimkan ke Gubernur Jatim Khofifah melalui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dokumen tersebut menjadi salah satu pelengkap usulan penundaan.

Menurut dia, merujuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 pasal 33 ayat 4, jika terdapat calon anggota terpilih yang ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, maka KPU kabupaten/kota mengusulkan penundaan pelantikan ke gubernur melalui wali kota.

Juga disertakan dokumen lengkap sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. "Jadi, KPU hanya mengusulkan, tidak lebih," tuturnya.

Pihaknya hanya menunggu jawaban dari gubernur. KPU hanya sebatas mengusulkan. "Yang namanya penundaan itu bukan berarti penggantian. Penundaan sampai adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum," ujarnya.

Sementara itu, Bendahara Fraksi Demokrat DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan, pihaknya sudah diundang DPD untuk membahas kesiapan pelantikan anggota dewan baru, penentuan ketua fraksi, hingga kasus hukum yang menimpa Ratih Retnowati, ketua DPC PD Surabaya.

Pihaknya tetap menghormati proses hukum yang tengah bergulir. "Kita ikuti proses hukum saja nanti seperti apa. Sejauh ini kami belum berandai-andai lebih jauh," kata Herlina.

Dia menegaskan, sejauh ini belum ada keputusan penundaan pelantikan dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa. "Yang menetapkan naskah untuk pelantikan bukan berdasarkan surat penundaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tapi surat keterangan dari gubernur," ujarnya. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia