Sabtu, 21 Sep 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Perizinan Bodong, Puluhan Minimarket Disegel Dinas Penanaman Modal

20 Agustus 2019, 17: 16: 44 WIB | editor : Wijayanto

TEGAS: DPM PTSP menempelkan stiker bangunan tidak ber-IMB pada salah satu minimarket di Jalan Dr Soetomo.

TEGAS: DPM PTSP menempelkan stiker bangunan tidak ber-IMB pada salah satu minimarket di Jalan Dr Soetomo. (M FIRMANSYAH/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik akhirnya memiliki nyali untuk menyegel minimarket bodong. Kemarin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gresik melakukan penyegelan terhadap puluhan minimarket yang tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Penyegelan dengan menempelkan stiker bertuliskan bangunan ini belum memiliki IMB dipimpin langsung Kepala DPM-PTSP Gresik Mulyanto. Selain itu juga terlihat Kepala Bidang Pegendalian Pelaksana Penanaman Modal, Joko Budi Sutrisno dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Bangunan, Yuson Lawupa Malvi.

Kepala DPM-PTSP Mulyanto mengatakan  dari total 65 minimarket yang sudah berdiri 45 diantaranya belum melengkapi dokumen perizinan alias bodong. Rata-rata dokumen yang belum bisa dipenuhi adalah alas hak atau keterangan status bangunan (sertifikat tanah).

“Untuk di wilayah Gresik dan Kebomas saja ada sekitar 10 minimarket yang belum memiliki IMB. Hari ini semua minimarket itu kami pasang stiker,” ujarnya.

Dikatakan, setelah di tempel stiker pihaknya memberikan tenggang waktu hingga 14 hari ke depan untuk melengkapi perizinannya. Jika tidak, DPM PTSP akan berkirim surat ke Satpol PP untuk melakukan penutupan usaha. “Rata-rata mereka ini sudah berdiri cukup lama. Selama ini hanya janji saja mau melengkapi tapi tidak kunjung ada tindak lanjut,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala toko salah satu minimarket di Jalan Dr Soetomo, Vivin mengatakan pihaknya tidak mengetahui apabila ada proses perizinan yang belum dilengkapi. “Di toko ini sudah sering ganti kepala toko. Namun saya baru tahu kalau ada izin yang belum lengkap karena memang untuk perizinan ada bagiannya sendiri,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Pemkab Gresik, Abu Hasan mengaku siap jika diminta oleh DPM PTSP untuk menutup operasional 45 minimarket di Gresik. “Apabila hal itu melanggar perda secara tegas kami akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas mantan Kepala BPBD itu. (fir/rof)

(sb/fir/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia