Minggu, 22 Sep 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

120 Anggota DPRD Jatim Terpilih Dilantik 31 Agustus

20 Agustus 2019, 08: 00: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

BERTEMU KPU: Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa (kiri), menemui ketua KPUD Jatim, Choirul Anam beserta anggotanya, untuk memastikan pelantikan a

BERTEMU KPU: Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa (kiri), menemui ketua KPUD Jatim, Choirul Anam beserta anggotanya, untuk memastikan pelantikan anggota DPRD Jatim pada tanggal 31 Agustus mendatang, di gedung Grahadi Surabaya, Senin (19/8). (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa pemerintah provinsi (pemprov) segera mengirim surat pelantikan anggota DPRD Jatim terpilih periode 2019 – 2024 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Khofifah sudah memerintahkan melalui Biro Pemerintah dan Sekwan untuk segera dibawa ke Kemendagri. 

Khofifah berharap strong partnership antara DPRD dan Pemprov Jatim harus dibangun dengan baik. Sebab, berdasarkan UndangUundang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Gubernur dan DPRD. “Saya berharap anggota DPRD Jatim bisa segera bekerja mencocokkan dengan program Nawa Bhakti Satya.  Bagaimana bisa langsung bekerja menyusun rencana strategis pembangunan dalam lima tahun ke depan. Termasuk memasukkannya di rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Saya rasa teman-teman di DPRD Jatim juga bisa lari kencang. Yang lama sudah mengetahui, dan yang baru segera bisa adaptasi dengan rencana strategis lima tahun ke depan,” katanya usai melakukan pertemuan dengan anggota KPU Jatim di Gedung Negara Grahadi, Senin (19/8).

Sementara itu, Ketua KPU Jatim Choirul Anam memastikan seluruh anggota DPRD Jatim terpilih periode 2019-2024 telah menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sehingga pelantikan 120 anggota terpilih DPRD Jatim bisa terlaksana dengan tepat pada 31 Agustus ini. “Semua syarat normatif sudah dipenuhi. LHKPN sudah terpenuhi. Dana kampanye juga sudah disetorkan, dan yang paling penting anggota DPRD tidak ada satu pun yang jadi tersangka tipikor,” urai Choirul Anam. 

Terpisah, Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Indah Wahyuni mengatakan, semua persiapan pelantikan sudah berjalan baik. Tinggal menunggu surat keputusan dari kemendagri untuk bisa segera dilantik. “Baru setelah itu ada proses penyusunan kelengkapan, termasuk pimpinan sementara. Itu diambil dari (partai) yang memperoleh suara pertama dan kedua. Tugas dari pimpinan sementara ada tiga pimpinan rapat, menyusun tatib, dan membentuk kelengkapan daerah,” jelasnya. 

Wanita yang akrab disapa Yuyun ini menambahkan, selama pimpinan dewan belum definitif,  anggota dewan tidak boleh melakukan kunjungan kerja. Semua alat kelengkapan dewan harus tersusun terlebih dahulu sebelum melakukan plesir.

Selain memproses pelantikan anggota legislatif DPRD Jatim, pihaknya juga melakukan proses pelantikan DPRD yang ada di 22 kota/kabupaten di Jatim. Bahkan Yuyun mengatakan kalau pihaknya tetap memproses pelantikan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono yang kembali terpilih pada Pemilihan Legislatif 2019, meskipun oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi suap yang melibatkan mantan Bupati Tulungagung, staf OPD, dan pihak swasta. 

“Memang ada Peraturan KPU 5 tahun 2019 yang menyebutkan pelantikan calon DPRD tersangka korupsi perlu ditunda. Itu di PKPU 5 tahun 2019 pasal 33. Tapi, kami rapat koordinasi dengan KPU, karena di UU 23 tahun 2014 tentang Pemda maupun PP 12 tahun 2018, hal itu tidak diatur,” ujarnya. 

Apa yang diatur di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah itu, bila ada anggota DPRD yang sudah dilantik kemudian menjadi tersangka atau terdakwa, akan diberhentikan sementara. Menurutnya, KPU mengerti dan memahami hal itu. KPU juga menyatakan, pasal 33 di PKPU 5 tahun 2019 itu juga rawan gugatan karena tidak sesuai aturan undang-undang yang lebih tinggi. “Kami sudah menerima catatan dari KPU Tulungagung dan kami akan segera memproses pelantikan,” ungkapnya. 

Menurutnya, catatan berupa surat usulan penundaan pelantikan dari KPU Tulungagung itu hanya untuk menjalankan amanat dari PKPU 5 tahun 2019 yang berbunyi usulan penundaan pelantikan. “Tapi itu hanya menjadi pertimbangan kami, karena UU dan PP tidak mengatur. Kami tetap proses pelantikan, nah, nanti setelah dilantik KPK menetapkan sebagai terdakwa, kami berhentikan sementara,” jelasnya. 

Pemberhentian secara permanen akan diproses oleh Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, bila sudah ada keputusan inkrah dari pengadilan tingkat pertama. Pemberhentian permanen akan diproses bila yang bersangkutan (kalau sudah terdakwa) ketika ada putusan dari Pengadilan Negeri tidak mengajukan banding atau kasasi. “Kami nyatakan keputusannya inkrah dengan bukti surat dari pengadilan. Kalau sudah ada, kami proses pemberhentian tetap. Kalau DPRD Provinsi yang memproses pemberhentiannya Jakarta (Kemendagri), kalau DPRD kabupaten/kota kami (Pemprov Jatim),” pungkasnya. (mus/opi)

(sb/jpg/jek/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia