Minggu, 08 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Konsep KPBU untuk RSUD Barat Diharapkan Disetujui Dewan Baru

16 Agustus 2019, 11: 43: 27 WIB | editor : Wijayanto

TELAH SIAP: Lahan RSUD di Kelurahan Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian.

TELAH SIAP: Lahan RSUD di Kelurahan Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian. (DOK/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SURABAYA – Pembangunan RSUD Barat hingga saat ini masih belum berjalan. Penyebabnya, legislatif dan eksekutif berbeda pendapat mengenai sistem pembangunan. Eksekutif berpendapat, sistem pembangunan RSUD harus menggunakan KPBU. Sementara legislatif menginginkan menggunakan APBD.

Terkait hal itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, ada sejumlah alasan mengapa harus menggunakan sistem KPBU. Pertama, KPBU dapat menjadi sumber alternatif pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Kedua, memungkinkan keterlibatan pihak swasta.

Selain itu, memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien. Termasuk, memberikan tanggung jawab pemeliharaan secara optimal. “Sehingga dapat digunakan lebih lama,” katanya.

Penggunaan sistem KPBU juga dinilai lebih baik. Sebab mulai perencanaan, transaksi, monitoring hingga evaluasi dapat dilakukan secara cepat. Dalam sistem KPBU itu, pihak swasta berkontribusi dalam percepatan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Rencananya, nanti RSUD barat tersebut ada 190 kamar.

Tak hanya itu, nantinya juga bakal dipenuhi oleh beberapa instalasi. Sementara itu, pemkab telah mengajukan surat perjanjian kerjasama (PKS) kepada DPRD Sidoarjo sebanyak dua kali. Namun hingga saat ini tak juga mendapat jawaban dari legislatif. “Ini bukan untuk saya, tapi untuk rakyat,” paparnya.

Karenanya, pria yang akrab disapa Abah Ipul itu mengaku akan berjuang habis-habisan. Meski tidak disetujui saat ini, dia berharap anggota dewan yang akan dilantik pada 21 Agustus mendatang mempunyai pendapat yang berbeda. “Semoga disetujui,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, penerapan sistem KPBU memang harus menunggu persetujuan dewan. Namun legislatif masih bersikukuh dengan sistem APBD. Pria yang kerap disapa Cak Nur berharap, legislatif bisa bermusyawarah kembali secara komprehenshif. “Yang terpenting program itu bisa jalan dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPST) Sidoarjo Ari Suryono mengatakan, konsep KPBU sebenarnya sudah diteliti lebih dahulu. Sebelumnya, pemkab telah menyetorkan 10 proyek yang memungkinkan untuk menggunakan sistem KPBU ke kementerian keuangan. “Salah satunya ya RSUD Barat,” katanya. (far/nis)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia