Sabtu, 21 Sep 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Gresik

Dishub Tidak Bisa Terapkan e-Uji Kir Tunggu Revisi Perda

16 Agustus 2019, 00: 03: 48 WIB | editor : Wijayanto

UJI KIR: Petugas saat melakukan pengecekan kir kendaraan roda 4.

UJI KIR: Petugas saat melakukan pengecekan kir kendaraan roda 4. (DOK/RADAR GRESIK)

Share this      

Dishub Tidak Bisa Terapkan e-Uji Kir Tunggu Revisi Perda

GRESIK – Adanya regulasi baru terkait uji kir yang akan belaku 2020 nanti Pemkab Gresik diminta bergerak cepat. Regulasi lama untuk retribusi uji kir ini harus segera direvisi. Jika tidak, retribusi dari sektor uji kir terancam tak bisa dipungut.

Menurut informasi, retribusi uji kir ini sudah terbit regulasi baru. Dimana uji kir akan diberlakukan menggunakan elektronik uji (e-uji) dan penggantian dari buku uji kir menjadi kartu uji (sim card).

Adanya aturan baru itu, pemerintah daerah diminta menyesuaikan dengan aturan pusat. Sehingga, pendapatan disektor uji kir ini tetap bisa ditarik.

Saat menyampaikan pendapat akhir (PA) Fraksi, F-PKB berpendapat Pemkab Gresik harus segera merevisi Perda 04/2011 tentang retribusi jasa umum. Karena peraturan tersebut belaku efektif tahun depan. Jika tidak, retribusi uji kir tidak bisa dipungut.

“Selain itu, daerah yang tidak punya fasilitas serta memenuhi persyaratan sertifikasi tidak bisa melaksanakan uji kir,” ujar Sujono, anggota F-PKB Gresik.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Gresik Nanang Setiawan mengaku pihaknya sebetulnya sudah siap menerapkan e-uji. Baik dari peralatan maupun koneksi dengan Kementrian Perhubungan.

Hanya saja, untuk pelaksanaannya belum ada landasan hukum di daerah. “Karena itu kami belum bisa melaksanakan. Kami masih nunggu itu,” ujarnya.

Nanang mengatakan, untuk landasan hukum tersebut, pihaknya sudah sudah mengirimkan konsep bagaimana aturan tersebut. Namun, bagian hukum meminta agar ada kajian lebih dulu.

“Triwulan kedua ini sebetulnya sudah bisa diterapkan. Tapi karena bunyi aturannya beda, kami tidak berani melaksanakan. Secara keseluruhan kami sudah siap. Tinggal nunggu landasan hukumnya,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Gresik Indah Nurlaili K mengaku belum menerima pengajuan usulan perubahan aturan uji kir. “Belum masuk ke bagian hukum,” ujarnya singkat. (rof)

(sb/fir/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia