Kamis, 12 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Gresik

Sunat Dana Karyawan, Mantan Sekretaris BPPKAD Dituntut 5 Tahun

15 Agustus 2019, 18: 10: 41 WIB | editor : Wijayanto

PASRAH: Terdakwa Mantan Sekretaris BPPKAD M Muhtar terlihat pasrah dituntut 5 tahun penjara.

PASRAH: Terdakwa Mantan Sekretaris BPPKAD M Muhtar terlihat pasrah dituntut 5 tahun penjara. (YUDHI DWI ANGGORO/RADAR GRESIK)

Share this      

SURABAYA - Mantan Sekretaris Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan-Aset Daerah (BPPKAD) Gresik, M Mukhtar dituntut 5 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Gresik juga menuntut pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan tersebut dibacakan Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie D Subianto sebagai JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya. JPU menegaskan, terdakwa terbukti melakukan pemotongan dana insentif para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik sejak Triwulan I/2018 hingga kena operasi tangkap tangan (OTT) pada Januari 2019. 

Dalam uraiannya, terdakwa memberikan memo kepada para kepala bidang dan pegawai untuk menyetorkan uang hasil insentif para pegawai. Hasil dari pemotongan dana insentif tersebut digunakan untuk keperluan internal dan eksternal. Keperluan eksternal dibagikan pihak lain.

Sedangkan untuk keperluan internal, digunakan untuk membayar pekerja harian lepas (PHL), honorer dan wisata ke Bali. Dari para penerima uang pemotongan dana insentif tersebut telah mengembalikan kepada Kejaksaan Negeri Gresik pada Rabu (14/8), melalui istri terdakwa M Mukhtar. 

"Dari para saksi yang telah disebutkan menerima dana potongan insentif tersebut telah mengembalikan sesuai perintah majelis hakim. Dengan total dana Rp 167 Juta dan dikembalikan ke kas negara," kata Andrie.

Dari bukti-bukti dan fakta persidangan tersebut, JPU Kejari Gresik menilai terdakwa M Mukhtar selaku Sekretaris BPPKD Kabupaten Gresik  melanggar Pasal 12 huruf f, juncto Pasal 18 ayat (1), huruf b, UU 31/1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menuntut terdakwa M Mukhtar dengan hukuman selama 5 Tahun Penjara, dan membayar denda sebesar Rp 1 Miliar subsider 6 bulan kurungan," imbuhnya.

Selain itu, terdakwa juga diharuskan mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 2,1 Miliar dalam waktu satu bulan setelah putusan tetap pengadilan. Jika tidak mampu dilakukan penyitaan aset dan jika masih tidak cukup maka diganti pidana penjara selama 2 tahun.

"Uang tersebut dihitung sejak semester pertama 2018 sampai terjadi operasi tangkap tangan pada Januari 2019," imbuhnya.
Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor Surabaya  Dede Suryaman memberikan kuasa hukum terdakwa M Mukhtar untuk melakukan pembelaan. "Bagaimana, apakah menyampaikan pembelaan sendiri atau diwakilkan kepada penasehat hukum?," kata Dede.

Mendapat kesempatan tersebut, terdakwa M Mukhtar dengan tenang mengatakan akan membuat pembelaan sendiri dan penasehat hukum juga membuat pembelaan secara tertulis. "Akan menyampaikan pembelaan sendiri secara tertulis yang mulia dan penasehat hukum juga akan menyampaikan pembelaan secara tertulis," kata Mukhtar dengan didampingi Alwi selaku penasihat hukumnya. (yud/ris)

(sb/yud/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia