Senin, 09 Dec 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Dispendik Jatim Anggarkan Rp 25 M Kembangkan SMK Berbasis Pesantren

13 Agustus 2019, 18: 20: 58 WIB | editor : Wijayanto

Plt  Kepala Dindik Jatim, Hudiyono.

Plt Kepala Dindik Jatim, Hudiyono. (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berencana mengembangkan SMK berbasis pesantren. Lewat Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, pemprov  menganggarkan dana sebesar Rp 25 miliar untuk program One Pesantren One Produk (OPOP).  

“Anggaran tersebut akan digunakan untuk penambahan dan pengembangan SMK berbasis pesantren (pondok pesantren/ponpes) ini. Dari 325 pesantren yang ada  ini, sekitar 267 SMK telah dibina melalui program SMK Mini selama beberapa tahun ini,” ujar Plt  Kepala Dindik Jatim, Hudiyono.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Pemprov Jawa Timur ini mengatakan, jumlah tersebut akan terus ditambah. Ada 100 lembaga SMK berbasis pesantren yang bakal ditambahkan. Nantinya masing-masing lembaga akan dialokasikan sebesar Rp 250 juta untuk pengembangan produknya dalam OPOP.

“Program ini juga akan menyasar Madrasah Aliyah (MA) yang ada pesantrennya untuk terlibat. Hal itu dilakukan untuk membekali siswa dengan keterampilan, karena fokus program OPOP sendiri akan menyasar pada tiga pilar. Yakni santri, pesantren, dan sosio pesantren yang akan menyasar lulusan dan alumni pesantren,” urainya.

Hudiyono mengatakan dari program yang digagas Gubernur Khofifah Indar Parawansa tersebut pihaknya sudah menyiapkan berbagai aspek. Mulai dari penguatan sarana prasarana, penguatan kurikulum hingga diteruskan pada penguatan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

“Tinggal memberikan penguatan secara makro. Penguatan branding ini akan jadi fokus utama dalam OPOP dan akan berkolaborasi dengan berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemprov Jatim,” jelasnya.  

Sementara itu, Wakil Komisi E DPRD Jatim Suli Daim meminta agar program tersebut ditinjau ulang. Ia berharap Dindik Jatim tidak menambah program, jika program lainnya belum terselesaikan. “Contoh seragram gratis SMA/SMK hingga saat ini juga belum selesai. Ini justru akan menimbulkan persoalan baru,” ingat Suli Daim.

Politisi PAN ini mengatakan, program OPOP itu adalah usulan yang bagus karena di Jatim didominasi oleh pesantren - pesantren. Suli mengaku juga belum tahu itu sudah masuk KUA PPAS apa belum, karena itu untuk APBD 2020. “Apa pun programnya asalkan demi kepentingan masyarakat dan mempunyai dampak positif, kita sepakat,” ungkapnya. 

“Kami melihat dan mencermati OPOP apakah berdampak dan memberikan efek positif bagi pesantren. Jangan hanya bersifat program, tetapi multiplayer efeknya dalam program itu,” pungkas Suli Daim. (mus/opi)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia