Kamis, 22 Aug 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Perubahan APBD Jatim Meningkat Rp 4,465 Triliun

13 Agustus 2019, 17: 29: 29 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi DPRD Jatim

Ilustrasi DPRD Jatim (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jatim 2019 mengalami kenaikan atau penambahan anggaran Rp 4,465 triliun. Jika sebelumnya total APBD 2019 Rp 33,519 triliun menjadi sebesar Rp 37,985 triliun.

“Dalam P-APBD 2019 ini ada beberapa pos di beberapa dinas yang mengalami kenaikan. Nantinya dana sebesar itu akan digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah menjelaskan untuk belanja tidak langsung semula dianggarkan Rp 22,6 triliun kemudian kemudian meningkat menjadi Rp 25,75 triliun. Peningkatan tersebut di antaranya digunakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, hingga bantuan sosial. Termasuk juga belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota hingga desa, serta belanja tidak terduga.

“Sementara untuk belanja langsung juga mengalami peningkatan. Dari yang sebelumnya ada di angka Rp 10,91 triliun menjadi Rp 12,23 triliun. Anggaran itu diprioritaskan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal,” katanya.

Mantan menteri sosial ini mengatakan, perubahan arah dan kebijakan umum pembiayaan pada rancangan P-APBD 2019 meliputi beberapa hal. Pertama yaitu pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran yang berasal dari silpa tahun 2018. Kedua, yaitu penambahan investasi dalam rangka penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketiga dalam hal rencana penyertaan modal pemerintah akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sehingga perlu dilakukan pembahasan kembali terkait batas waktu penyertaan modal sesuai dengan perundangan. “Selain itu, sambil menunggu hasil review legal opinion pihak terkait agar tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari,” jelasnya.

Terakhir, pemrov akan menutup defisit anggaran daerah melalui pembiayaan netto (selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk menutupi defisit anggaran pada P-APBD 2019 yang mencapai Rp 4,57 triliun, Pemrov Jatim akan menerapkan strategi dan prioritas pembiayaan dengan menggunakan pembiayaan netto. Pembiayaan tersebut berasal dari Selisih Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Adapun rincian, penerimaan pembiayaan daerah semula dianggarkan sebesar Rp 1,9 triliun kemudian meningkat menjadi Rp 4,955 triliun (bertambah Rp 3,039 triliun). Sedangkan untuk rincian pengeluaran pembiayaan daerah semula dianggarkan Rp 323 miliar berubah menjadi Rp 378,8 miliar. Sehingga, terdapat pembiayaan netto yang semula dianggarkan sebesar Rp 1,59 triliun menjadi Rp 4,57 triliun (meningkat Rp2,98 triliun). (mus/nur)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia