Kamis, 14 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

DPRD Sidoarjo Malas, 2 Kali Paripurna Gagal yang Datang Cuma 23 Orang

13 Agustus 2019, 13: 40: 22 WIB | editor : Wijayanto

KOSONG MELOMPONG: Hanya satu anggota dewan dari Fraksi PAN Harris yang hadir saat sidang paripurna, Senin (12/8)

KOSONG MELOMPONG: Hanya satu anggota dewan dari Fraksi PAN Harris yang hadir saat sidang paripurna, Senin (12/8) (LUKMAN ALFARISI/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO - Terjadi lagi, agenda rapat paripurna di DPRD Sidoarjo gagal digelar. Gagalnya rapat paripurna tersebut merupakan yang kedua kalinya dalam agenda penyampaian laporan badan anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap pandangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPASP).

Sebelumnya, ada agenda sidang paripurna dengan pembahasan yang sama. Digelar pada Sabtu (10/8) lalu. Namun hanya 21 orang yang datang. Sehingga rapat pun dibatalkan, dan ditunda Senin (12/8) kemarin. Lagi, lagi hanya 23 orang yang datang. Karena tidak memenuhi kuorum, rapat kembali ditunda.

Hal itu membuat sejumlah tamu undangan merasa kecewa. Salah satunya datang dari kalangan eksekutif, yaitu Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. Saking kesalnya, pria yang akrab disapa Cak Nur bahkan masuk ke ruang rapat dan mempersilahkan tamu untuk pulang.

Aksinya ini bukan tanpa alasan. Sebab rapat yang sejatinya digelar pada pukul 13.00 tersebut tak juga dimulai. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 15.45. “Kami juga heran, karena dua kali tak kuorum sehingga paripurna gagal,” katanya.

Dari informasi yang dihimpun, hanya ada 23 anggota dewan yang hadir. Beberapa di antaranya seperti Ketua Komisi D Usman, Anggota Komisi B Dhamroni Chudlori hingga Ketua Komisi B Bambang Pujianto. Padahal, rapat tersebut sedikitnya harus dihadiri 32 anggota dewan.

Cak Nur menyebutka, apapun yang terjadi seharusnya tak boleh merugikan masyarakat. Tupoksi legislatif dan eksekutif tersebut sudah jelas. Jika itu dijalankan, menurut Cak Nur itu tak menjadi masalah. “Jadi tak harus ada buntu seperti ini,” paparnya.

Untuk itu, Cak Nur berharap agar semua dapat intropeksi diri dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Sebab APBD tersebut untuk rakyat. Cak Nur menyebut, dampak pasti dari gagalnya rapat tersebut kepada pembahasan APBD perubahan tak dapat segera dilakukan sesegera mungkin.

Sebab APBD perubahan tersebut harus didahului oleh KUPA PPAS. Jika KUPA PPAS-nya gagal, maka sulit untuk melakukan pembahasan RPAPBD perubahan. “Padahal setiap tahun anggaran tersebut pasti kita akan mengevaluasi, mana anggaran yang bisa dirubah dan sesuai dengan keadaan,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD Taufik Hidayat Tri Yudono mengatakan, ada beberapa alasan yang membuat paripurna batal. Utamanya karena tidak kuorum. Namun ada alasan lain di balik itu. Dia menyebutkan, pembahasan KUPA APBD perubahan belum tuntas. Sebab pemkab tidak bisa memberikan gambaran gamblang rencana anggaran. 

Seperti proyek Frontage Road (FR) yang harusnya ditargetkan tuntas tahun depan. Setelah dilihat, alokasi anggarannya kurang.  Contoh lain yaitu sewa gedung OPD. Enam dinas akan dipindahkan ke Sun City Biz, Porong. Pasalnya pemkab akan membangun gedung terpadu. Menurut Taufik, eksekutif tidak mampu menjelaskan konsep sewa gedung itu. "Sehingga kami tidak bisa memberikan persetujuan," ucapnya.

Anggota Banggar Hadi Subiyanto mengatakan alasan lain. Sebelum rapat, anggota banggar mendapatkan intervensi. Ancaman itu disampaikan salah satu Fraksi. "Termasuk ke anggota fraksi GBP," paparnya.

Intervensi itu memantik amarah. Pasalnya setiap anggota dewan dipaksa datang paripurna. "Kami tidak sepakat dengan adanya intervensi. Harus dilawan," paparnya.

Rapat paripurna kembali tertunda. Dewan merancang jadwal. Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan paripurna kembali digelar kamis. "Semoga kali ini berjalan,” ujarnya. (far/nis)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia