Kamis, 19 Sep 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Gresik

Demo ke Balai Desa, Warga Sumput Minta Pilkades Ulang

07 Agustus 2019, 15: 28: 23 WIB | editor : Wijayanto

DEMO: Ratusan warga memenuhi Balai Desa Sumput untuk memprotes panitia Pilkades.

DEMO: Ratusan warga memenuhi Balai Desa Sumput untuk memprotes panitia Pilkades. (ISTIMEWA)

Share this      

GRESIK - Puluhan warga Desa Sumput Kecamatan Driyorejo meluruk Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) setempat, Senin malam. Mereka adalah pendukung salahsatu calon yang meminta dilakukan pilkades ulang.

Menurut informasi yang dihimpun, protes warga itu lantaran ada kejanggalan saat pelaksanaan pilkades 31 Juli lalu. Mereka menemukan kecurangan seperti banyak warga yang tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT).

Kemudian, banyak warga yang sudah mengumpulkan undangan mencoblos tetapi sampai batas waktu tidak kunjung dipanggil.

Bahkan ada warga yang tidak memegang undangan bisa nyoblos. Parahnya, ada warga yang bisa mencoblos lebih dari sekali. Karena itulah Senin (5/8) warga demo menuntut pilkades ulang. Banner protes pun juga terpampang di halaman kantor balai desa.

Ach Syakur, salah seorang warga membenarkan hal tersebut. Menurutnya, persoalan lainnya juga muncul. Warga memiliki bukti kalau panitia membagikan undangan dadakan. Yakni undangan dibagikan di depan lokasi pencoblosan saat pelaksanaan.

“Ini ada videonya bisa untuk bukti,” ujarnya. Menurutnya, selain akan menggugat, warga juga bakal berencana melakukan aksi lagi.

Hal senada disampaikan Aris Gunawan, warga Desa Sumput. Dia menambahkan, dalam pelaksanaan pilkades seharusnya selesai pukul 13:00. Namun, di Desa Sumput pukul 16.30 pencoblosan baru selesai.

“Tidak tahu itu sudah mencoblos semua atau belum. Yang jelas sempat saya foto pukul16.30 antrean di TPS masih bejubel,” ujarnya.

Dalam surat yang dilayangkan oleh warga, BPD juga dituding ikut terlibat secara langsung dalam pembagian kartu panggilan secara terang-terangan tanpa menggunakan DPT yang ada.

Atas dasar itu, warga akan melakukan langkah hukum. Namun sebelum itu,Aris mengaku pihak warga akan mengadu ke Bupati Sambari Halim Radianto lebih dulu. “Iya pasti akan kami gugat. Rencananya ke pengadilan tata usaha negara (PTUN, Red),” terangnya.

Aris mengaku masalah serupa juga tidak hanya terjadi di Sumput saja. Masih di Driyorejo, pelaksanaan Pilkades Desa Cangkir, dan Bambe dinilai juga bermasalah. “Iya saya dapat kabar sama seperti Sumput. Dan juga akan diproses,” pungkasnya.

Secara terpisah, Pj Kades Sumput Sunoko, membenarkan ada demo warga di kantor desa. Warga menuntut adanya pemilihan ulang. Meski begitu, Sunoko mengaku tidak tahu banyak bagaimana proses selanjutnya. “Itu menjadi kewenangan panitia,” pungkasnya. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia