Jumat, 18 Oct 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Wagub Emil: 10 Persen Dana Desa untuk Turunkan Stunting

31 Juli 2019, 17: 30: 18 WIB | editor : Wijayanto

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta komitmen kepala desa untuk menyisihkan dana desa di bidang kesehatan. Utamanya untuk membantu menurunkan angka stunting (tumbuh pendek, Red) di Jawa Timur (Jatim) yang masih tinggi.

Untuk menyuksesan gerakan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim beserta Dinas Kesehatan meluncurkan buku pedoman penggunaan dana desa untuk prioritas kesehatan. Buku itu nantinya akan dibagikan untuk kepala desa di Jatim sebagai acuan penggunaan dana desa dalam bidang kesehatan. Salah satu poinnya adalah menggunakan paling banyak sepuluh persen dana desa sebagai upaya penurunan stunting.

Sebagai langkah awal, saat ini buku pedoman pengelolaan dana desa untuk prioritas kesehatan ini sudah dibagikan diberikan kepada 110 lokus desa dari 12 kabupaten atau koyang menjadi target penurunan stunting utama. Dan ke depannya akan di sebar ke seluruh desa di Jatim.

Emil menjelaskan, stunting merupakan masalah kesehatan yang sangat urgent yang tidak bisa dianggap remeh. Ia menjelaskan, penanganan stunting ini perlu untuk mempersiapkan bonus demografi sepuluh tahun mendatang agar tidak menjadi tragedi demografi.

“Coba bayangkan stunting kita kira-kira 30 persen dan 75 persen dari stunting kemungkinan IQ nya di bawah rata-rata. Kalau ini berlaku di Jatim, sekarang bagaimana kita mau mengentaskan kemiskinan kalau masyarakatnya memiliki keterbatasan intelektual, kan susah,” ujarnya seusai Sosialisasi Inovasi dan Intervensi Aksi Cegah Stunting di kantor Dinas Kesehatan Jatim.

Untuk itu, suami Arumi Bachsin ini meminta komitmen dari kepala desa serta badan pengawas daerah untuk benar-benar memanfaatkan anggaran daerah untuk bidang kesehatan. Tentu dengan memperhatikan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya memenuhi kebutuhan alat kesehatan timbangan, atau membantu perbaikan gizi anak yang stunting. Mengingat penyebab utama stunting adalah masalah kurang gizi. ”Kita nggak ambil banyak kok, tetep ada yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa,” lanjutnya.

Penurunan stunting memang bukan tugas sektor kesehatan saja. Diperlukan kerja sama lintas sektor untuk memberantas angka stunting di Indonesia yang menempati angka kelima dunia dan ketiga Asean ini. Termasuk melibatkan pengelolaan APBD dan dana desa tersebut.

Apalagi disampaikan oleh Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo, dana desa tahun depan akan mencapai Rp 20 triliun. Jumlah ini akan lebih dari cukup jika disisihkan untuk pengalokasian dana kesehatan untuk penurunan stunting. “Jangan dana desa itu habis untuk bangun jalan saja, padahal selain infrastruktur, masih banyak masalah yang perlu diperhatikan,” lanjutnya.

Emil menutup, pada 12 kota/kabupaten lokus di atas, akan dijadikan pilot project target penurunan stunting di Jatim. Dengan menggunakan pendekatan baru yang dirumuskan oleh profesor sekaligus dokter spesialis anak dari Universitas Indonesia yang telah berhasil melakukan penurunan angka stunting di Jawa Barat. Langkah ini akan melibatkan partisipasi Dinkes Jatim serta Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jatim, tentu dengan keterlibatan desa dan daerah dan pemanfaatan dana desa. (is/nur)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia