Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Penetapan Caleg Terpilih DPRD Jatim Tunggu Putusan MK

31 Juli 2019, 17: 17: 29 WIB | editor : Wijayanto

Komisioner KPU Jatim Divisi Hukum dan Pengawasan M Arbayanto

Komisioner KPU Jatim Divisi Hukum dan Pengawasan M Arbayanto (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur belum bisa menetapkan calon legislatif (caleg) terpilih dalam Pemilu 2019. Pasalnya, hingga saat ini KPU Jawa Timur masih menunggu putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner KPU Jawa Timur Divisi Hukum dan Pengawasan Muhammad Arbayanto mengatakan, saat ini ada 34 permohonan gugatan yang disidangkan di MK. Dari jumlah tersebut, ada lima gugatan yang putusan dismissal (perkara tidak dilanjutkan).  

“Artinya, putusan tersebut dapat melanjutkan kegiatan ke tahap berikutnya, yaitu penetapan perolehan kursi dan penetapan calon anggota legislatif terpilih,” kata Arba kepada Radar Surabaya.

Arba melanjutkan, yang sudah diputuskan dismissal selanjutnya tidak ada putusan akhirnya. Dengan demikian, perkara ini telah selesai sampai dengan pembacaan putusan dismissal.

“Status putusan MK tentang dismissal kekuatannya sama dengan putusan akhir. Putusan dismissal sudah bisa menjadi sumber hukum bagi penetapan perolehan kursi dan penetapan caleg terpilih,” jelasnya.

Lebih lanjut Arba mengatakan, untuk 29 permohonan gugatan ini lanjut sidang hingga putusan akhir pada tanggal 6 – 9 Agustus mendatang. Setelah mendapat keputusan itu, lanjut Arba, pihaknya akan melanjutkan penetapan calon anggota legislatif melalui pleno.

“Kami belum bisa menjelaskan terkait perolehan kursi maupun  siapa-siapa saja yang akan menjadi calon legislatif terpilih untuk DPRD Jawa Timur,” ungkapnya.

Arba mengatakan, peraturan KPU tentang penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu, pelaksanaan pleno dan penetapan harus dilakukan secara terbuka.

Dalam pleno dan penetapan itu yang wajib datang adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pimpinan parpol, dan para saksi yang mewakili partai politik. “Selain itu, calon anggota legislatif juga wajib datang untuk menerima SK penetapan,” tuturya.

Ia berharap hasil pada keputusan akhir mendatang MK menolak gugatan tersebut. Ada tiga kemungkinan dalam putusan. Pertama, MK akan membacakan putusan sela, yakni memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) atau perhitungan suara ulang atau rekapitulasi ulang.

Kedua, MK akan membuat putusan akhir berupa permohonan ditolak.  Artinya pokok perkara sudah diperiksa, pembuktian dan dinyatakan dalil pemohon tidak terbukti, sehingga permohonan ditolak. Kemungkinan ketiga, MK membuat putusan akhir dikabulkan. Artinya, berdasarkan pemeriksaan pembuktian dinyatakan dalil permohonan terbukti, dan permohonan dikabulkan. (mus/opi) 

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia