Jumat, 24 Jan 2020
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Didatangi Bacakades Sembayat dan Pendukungnya, Dewan Dilema

Minta Pilkades Serentak Ditunda

31 Juli 2019, 02: 54: 03 WIB | editor : Wijayanto

HEARING : Pimpinan DPRD Gresik dan Komisi I DPRD Gresik menerima aspirasi yang disampaikan bacakades Saudji.

HEARING : Pimpinan DPRD Gresik dan Komisi I DPRD Gresik menerima aspirasi yang disampaikan bacakades Saudji. (FAHTIA AINUR ROFIQ/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK - Bakal calon kepala desa (bacakades) Sembayat Saudji kembali mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Gresik. Kedatangannya bersama puluhan massa pendukungnya untuk meminta DPRD Gresik menunda pelaksanaan pilkades. Sebab, saat ini pihaknya sedang menggugat keputusan panitia pilkades ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Kedatangan Saudji ditemui langsung Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik bersama Komisi I DPRD Gresik di ruang rapat Pimpinan. “Kedatangan saya kesini untuk meminta bantuan DPRD Gresik agar pelaksanaan Pilkades ditunda terlebih dahulu,” ujar Saudji dihadapan anggota dewan.

Dikatakan, permintaan penundaan pelaksanaan pilkades ini karena dirinya sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan PTUN terkait penetapan cakades Sembayat. “Iya, saat ini kami sedang mengajukan gugatan di PTUN terkait penetapan cakades dan judicial review Perda 8/2018 tentang Pilkades di MA,” ungkap dia.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Nur Qolib mengatakan usulan yang disampaikan Saudji memang masuk akal. Sebab, meskipun di Perda ada ketentuan larangan napi korupsi mencalonkan diri, tetapi dipersyaratan panitia tidak mencantumkan bagaimana membuktikannya. 

“Ini yang terjadi miss. Karena tidak disyaratkan oleh panitia maka apa landasan pembuktian yang bersangkutan pernah menjadi napi korupsi,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gresik Nasihan mengatakan dewan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan persoalan tersebut. Sebab, itu wewenangnya ada di panitia. “Kan tidak mungkin dihentikan karena waktu pelaksanaannya tinggal dua hari lagi,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan terkait persoalan ini pihaknya akan menyampaikan kepada eksekutif. Nanti biar eksekutif yang memutuskan seperti apa baiknya. “Yang jelas kalau tetap dilanjut, maka pemerintah dan panitia yang harus menanggung resiko hukumnya. Begitupun kalau tidak dilanjutkan,” terangnya.

Terpisah, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan untuk persoalan Pilkades Sembayat pihaknya menyerahkan pada proses hukum. Yang jelas pihaknya akan mematuhi apapun keputusan hukum yang ada. “Kita kembalikan kepada hukum yang berlaku saja. Kami ikuti itu saja,” ujarnya singkat. (rof)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia