Kamis, 22 Aug 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Risma Tak Masalah Sekolah Swasta Kekurangan Murid

20 Juli 2019, 08: 20: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (dok)

Share this      

SURABAYA - Memasuki minggu pertama tahun ajaran baru 2019-2020, rupanya masih ada beberapa sekolah swasta di Surabaya yang masih kekurangan murid, khususnya SMP. Seperti SMP PGRI 17 hanya empat murid, SMP Among siswa ada empat siswa, hingga SMP Gatra yang hanya tiga siswa. 

Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaklumi hal tersebut. Pasalnya, antar sekolah pasti terdapat persaingan yang ketat untuk menggaet siswa baru. “Ya ndak apa-apa. Kita kan biaya operasionalnya kita bantu dia satu rombongan belajar (rombel). Tapi kan memang gitu itu tidak bisa kita paksakan, orang itu kan pasti memilih yang baik. Ya, kita nggak bisa. Pasti persaingannya pasti ketat,” jelas Risma saat diwawancarai di halaman Balai Kota, Jumat (19/7). 

Hal tersebut pun dikatakan Risma berlaku tak hanya di swasta, tetapi juga negeri. Jika kualitas sekolah negeri jelek, sekolah tersebut tidak akan laku. Kalau ada swasta bagus, lanjut Risma, orang bisa membayar pasti memilih yang bagus. Oleh sebab itu, setiap sekolah harus bisa menjaga kualitasnya. “Jadi memang seperti itu. Tapi yang jelas kita tidak merugikan bahwa mereka tetap bisa beroperasional, kita bantu per rombel. Orang kan nggak bisa dipaksa, ndak mau pasti. Pasti kan dia milih, nggak bisa saya paksakan anakmu masuk ke sini,” tutur dia. 

Mengenai dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) dan mitra warga pun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hingga saat ini belum diberikan di sekolah-sekolah. Ia mengatakan, jika dana bopda tengah dilakukan pendataan dan tidak serta merta. Pun mitra warga harus mendata orang-orangnya. “Kan harus didata yang bener, berapa orang di sini. Kalau onok opo-opo piye? (kalau ada apa-apa gimana?, Red). Dan itu sudah berlaku sekian tahun. Sekarang kita pun swasta masuk berapa kita belum tahu detailnya, nanti dia ngajukan berapa,” urai Risma. 

Dilokasi berbeda, Kepala Sekolah SMP PGRI 17 Endah Sri Mustikaningsih mengungkapkan, hingga saat ini jumlah siswa di sekolah hanya ada enam anak. Namun dua di antaranya terpaksa mencabut pendaftaran karena masuk di SMPN 55 dan SMPN 21. 

“Kami konfirmasinya (dua calon murid yang menarik pendaftaran, Red) sehari sebelum masuk. Ini rencananya ada yang mau daftar saya tunggu tapi masih belum daftar,” kata Endah saat ditemui di ruangnya di SMP PGRI 17. 

Empat siswa ini pun dirasa Endah sangat kurang dari target kuota 64 murid dengan dua kelas. Untuk menarik minat calon siswa baru, SMP PPGRI akan terus membuka pendaftaran. “Masih buka terus sampai memenuhi target (64 siswa, Red). Dibukanya tidak terbatas sampai belum ulangan. Karena sekarang kelas yang dipakai hanya satu, yang satunya kosong,” jelasnya. 

Ia juga merasa penambahan pagu di Surabaya berdampak pada sekolah swasta, termasuk SMP PGRI 17. Sebab, siswa yang sudah daftar ditarik oleh negeri. 

Sebagai kepala sekolah, Endah berharap peraturan Menterian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendigbud) ini bisa diterapkan oleh Kota Surabaya dengan benar, adil dan jujur. Pasalnya, ia juga membandingkan dampak PPDB Sistem Zonasi Surabaya dengan Sidoarjo. “Bisa ratalah pembagian siswanya, swasta juga kebagian. Jadi tidak hanya negeri, swasta juga ingin anak pintar. Sesuai aturan saja lah. Surabaya itu dari dulu aneh, Sidoarjo aja kebanjiran swastanya,” tegas dia. 

Hal senada juga diungkapkan Kepala Sekolah SMP Among Siswa Sri Suharmini, sekolahnya kehilangan 10 siswa yang seharusnya memiliki delapan siswa kini menjadi empat. Pun dari empat siswa itu berasal dari luar kota semua. “Hanya empat, sudah hilang sekarang. Sudah dipanggil negeri,” ucapnya. 

Ia pun merasa jika kekurangan siswa ini berasal dari imbas penambahan pagu. Sri juga berharap zonasi murid di Surabaya bisa dijalankan dengan baik seperti kota lain. “Zonasi murni tidak dijalankan dengan baik. Negeri buka pagu terus membuat ketarik siswa. Zonasi itu bagus, kita dukung, malah menguntungkan buat kita. Karena ada modifikasi yang membuat kita kekurangan siswa,” pungkasnya. (gin/nur)

(sb/gin/jek/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia