Kamis, 22 Aug 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Dindik Provinsi Jatim Sosialisasikan Mekanisme Penyaluran BPOPP

19 Juli 2019, 01: 39: 04 WIB | editor : Wijayanto

SOSIALISASI: Sekda Prov Jatim Heru Tjahjono menyosialisasikan mekanisme penyaluran BPOPP di depan kepala cabang, kepala sekolah, serta komite dari SMA

SOSIALISASI: Sekda Prov Jatim Heru Tjahjono menyosialisasikan mekanisme penyaluran BPOPP di depan kepala cabang, kepala sekolah, serta komite dari SMA dan SMK negeri maupun swasta. (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA – Guna mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terkait pendidikan gratis dan berkualitas (TisTas), Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim melakukan sosialisasi mekanisme penyaluran Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Dihadiri oleh kepala cabang, kepala sekolah, dan komite dari SMA dan SMK negeri maupun swasta, Plt Dindik Provinsi Jatim Hudiyono menegaskan jika pihaknya tidak menginginkan adanya perbedaaan-perbedaan signifikan di lapangan mengenai penerapan dan pengaplikasian program TisTas.

“Kita tahu program yang masuk dalam Nawa Bhakti Satya ini dalam rangka memberikan penguatan kepada masyarakat khususnya soal pendidikan. Jadi nantinya kita tidak mau dengar lagi ada alasan anak putus sekolah karena tidak ada biaya,” katanya saat ditemui di sela acara sosialisasi BPOPP, Kamis (18/07). 

Pemprov Jatim, lanjut Hudiyono, bahkan telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp.1,8 triliun untuk tahun ajaran baru 2019/2020. “Selama enam bulan, alokasi anggaran baik untuk SMA dan SMK tercatat sebanyak Rp.904 miliar. Rinciannya untuk SMA atau SMK negeri Rp.423 miliar, sedang yang swasta Rp.480 miliar,” terangnya.

Dana tersebut mulai dapat dicairkan pada awal Agustus nanti. Besaran dana yang didapat antara sekolah satu dengan yang lain berbeda, tergantung dengan biaya SPP yang dibebankan di masing-masing wilayah. “Kami tekankan juga jika penggunaan dana ini hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan. Tidak boleh ada intervensi atau potongan dari pihak manapun,” tegas Hudiyono 

Adapun bagi sekolah negeri maupun swasta, Pemprov Jatim memiliki beberapa persyaratan untuk memudahkan pencairan dana. Antara lain untuk sekolah negeri, harus memiliki rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) yang dibebankan pada BPOPP dan disahkan oleh kepala cabang dinas, nama lembaga calon penerima, nama bendahara dengan nomor rekening giro Bank Jatim khusus BPOPP lembaga calon penerima. “Ketiga syarat ini harus diserahkan langsung ke cabang dinas,” jelasnya.

Selain itu sekolah negeri juga memiliki surat keputusan gubernur tentang penerima calon hibah BPOPP, surat keputusan gubernur tentang bendahara BPOPP, dan surat keputusan gubernur tentang nomor rekening giro BPOPP yang dilaksanakan oleh tim provinsi setelah mendapatkan data dari tim cabang dinas.

Sedangkan bagi sekolah swasta, persyaratannya harus memiliki RKAS, rekapitulasi nama lembaga nomor rekening giro Bank Jatim khusus BPOPP calon penerima, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sejumlah empat rangkap bermeterai, kuitansi penerimaan BPOPP sejumlah empat rangkap dua bermeterai, pakta integritas yang ditandatangani kepala sekolah sebanyak empat rangkap dua bermeterai.

Selain itu, pihak sekolah swasta harus melampirkan fotokopi KTP kepala sekolah dan rekening giro Bank Jatim khusus BPOPP sejumlah empat rangkap, serta surat keputusan gubernur tentang penerima calon hibah BPOPP. “Untuk syarat terakhir dilaksanakan oleh tim provinsi setelah mendapatkan data dari tim cabang dinas,” ujar Hudiyono. 

Ditemui terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Heru Tjahjono mengharapkan hadirnya program pendidikan TisTas dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Jawa Timur. “Semoga salah satu upaya Pemprov Jatim untuk wajib belajar 12 tahun ini dapat dilaksanakan dan didukung secara optimal. Sehingga angka putus sekolah pun dapat ditekan,” tutup Heru. (rul/jay)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia