Kamis, 22 Aug 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Pemkab Minta Ganti Bahan Bakar Impor Pengolahan Tahu

18 Juli 2019, 16: 13: 42 WIB | editor : Wijayanto

Pemkab Minta Ganti Bahan Bakar Impor Pengolahan Tahu

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo menindaklanjuti penggunaan sampah impor untuk bahan bakar pengolahan tahu di Desa Tropodo, Kecamatan Krian. Asosiasi pengusaha tahu diundang untuk membahas alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan dan tidak memberatkan biaya operasional.

Bertempat di ruang Delta Wicaksana, Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin memimpin langsung pembahasan didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sigit Setyawan. Selain itu, juga datang perwakilan dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Perusahaan Gas Negara (PGN), Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta perwakilan dari Kecamatan Krian.

Dalam pertemuan itu, Sigit Setyawan memaparkan hasil sidak yang dilakukan bersama Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati pada Rabu (3/7), bahwa sampah impor didapat warga Tropodo dari Desa Bangun Mojokerto. Sampah yang menjadi bahan bakar tersebut merupakan sampah yang telah dipilah dan sama sekali tak bisa dimanfaatkan lagi.

Hasil sidak tersebut juga sudah ditindaklanjuti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melarang penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar dan segera menggantinya dengan bahan bakar yang ramah.

“Kondisi udara di sana tidak sehat, sekarang banyak yang kena ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Jangan sampai berlarut,” kata Sigit.

Kasi Kesehatan Lingkukan (Kesling) Dinkes, Supaat Setia Hadi mengatakan, dari hasil tinjauan, tim melihat tidak hanya udara yang kotor karena dari hasil pembakaran aluminium foil menghasilkan gas B3 beracun. “Kalau siang itu seperti mendung. Satu jam saja berada disana, terasa sesak,” ujarnya.

Diperparah dengan kurangnya kondisi kebersihan pabrik. Kandang sapi bersebelahan dengan tempat pengolahan tahu. Ia menyarankan untuk merelokasi ke tempat yang terpisah. Untuk mengatasi masalah kesehatan, Dinkes telah membentuk pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) untuk memantau seberapa tingkat penurunan kapasitas paru warga Tropodo dan sekitarnya. “Tahu masih aman dalam batas wajar kontaminasi,” kata Supaat.

Kepala Desa Tropodo, Ismail menjelaskan sudah semaksimal mungkin menyelesaikan masalah ini. Sampai pada pembentukan Peraturan Desa (Perdes) No 6 tahun 2014 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup/Pencemaran Udara. Tetapi aturan ini hanya berjalan selama tiga bulan aja. Itupun atas tuntutan dari masyarakat. “Tapi dari masyarakat itu sendiri sepertinya sungkan untuk menegur yang melanggar sehingga tidak berperan aktif,” tutur Ismail.

Rencana jangka panjang, Ismail ingin merelokasi 50 usaha tahu menjadi Badan Usaha Milik Desa (BuMDes). “Tidak seperti sekarang. Yang satu sadar, yang satu tidak. Yang sadar jadi ikut ikutan tidak sadar,” ucapnya.

Sementara itu solusi jangka pendek adalah mengganti dengan kayu atau gas. “Saya berharap ada solusi terbaik dari PGN,” harapnya.  

Staf Pemasaran PGN Sidoarjo, Faisal Resa bersama tim akan membahas berapa biaya yang dibutuhkan jika menggunakan gas. Jika memang nantinya akan beralih ke gas, pertama tekanan gas yang mengalir di pipa daerah Tropodo akan dikonversi menjadi lebih kecil. Karena selama ini dipakai industri menengah besar. Kedua, memakai truk mobile Compressed Natural Gas (CNG). “Perlu riset mendalam,” kata Faisal.

Dalam permasalahan ini, Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin berusaha mencari solusi yang terbaik. Berkomitmen untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan yang lebih sehat.

Apalagi, industri tahu di Tropodo menjadi salah satu penopang perekonomian Kota Delta. Perlu adanya tekad dan kesamaan persepsi seluruh pengusaha. “Saya tidak ingin menghakimi. Tapi yang kami angkat saat ini bisa mencari solusi terbaik,” pesannya kepada asosisasi pengusaha tahu. (rpp/vga)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia