Kamis, 14 Nov 2019
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Gresik

Pengembang Keluhkan Syarat Kredit untuk Masyarakat Penghasilan Rendah

17 Juli 2019, 16: 48: 42 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (M FIRMANSYAH/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK - Kalangan pengembang perumahan dan permukiman memasuki Semester II/2019 ini kemungkinan akan merevisi target pembangunan perumahan. Khususnya pada rumah tipe subsidi atau hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal itu diakibatkan sulitnya persyaratan pengajuan kredit perumahan rakyat dengan fasilitas subsidi pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Gresik, Koko Wijayanto mengatakan, akhir tahun lalu Apersi Gresik menetapkan target pembangunan rumah dalam program sejuta rumah tahun ini sebanyak 1.000 unit.

Akan tetapi, sepanjang semester I/2019, pelaksanaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) jauh lebih sulit dibandingkan tahun lalu. “Sangat sulit untuk melakukan akad kredit, syaratnya ketat sekali. Kalau seperti ini, akan terjadi penurunan yang drastis dari capaian tahun kemarin,” ujarnya.

Dikatakan, Apersi Gresik tengah mempertimbangkan untuk merevisi target itu. Pihaknya juga beberapa kali menyampaikan hal ini kepada perbankan terkait penetapan syarat yang memberatkan, namun hingga kini belum ada langkah nyata yang menggembirakan.

“Salah satu contoh syarat memberatkan, kewajiban pemasangan instalasi listrik sebelum akad kredit. Padahal, butuh waktu beberapa bulan. Kalau menunggu itu, berarti untuk membangun proyek berikutnya harus tunggu akad dulu. Itu baru salah satu, masih ada beberapa kesulitan lainnya di lapangan,” paparnya.

Ketua DPD Real Estate Indonesia Gresik Muhammad Iqbal Randy menuturkan, pemerintah menyiapkan anggaran FLPP lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Pemerintah menyiapkan fasilitas tambahan berupa subsidi selisih bunga (SSB). Bantuan tersebut memungkinkan masyarakat menikmati bunga pinjaman perumahan.

“Meskipun pemerintah sudah memberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen bagi MBR, namun persyaratan yang dipenuhi pengembang untuk mendapatkan kredit,” kata Iqbal.

Konsep itu dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Untuk itu, pihaknya menagih janji pemerintah melakukan pembenahan regulasi supaya realisasi pembangunan rumah subsidi dapat lebih tinggi tahun ini. “Dukungan dari pemerintah banyak ke masyarakat, namun dukungan terhadap para pengembang masih relatif terbatas,” tandasnya. (fir/han)

(sb/fir/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia